SERANG, (B1) – Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan tongkat estafet Kepala Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) saat acara serah-terima jabatan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur) priode 2017-2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Acara berlangsung di Pendopo Gubernur Banten yang dihadiri perwakilan kepala daerah se-Jabodetabekjur, Senin (8/1/2018).
Pada kesempatan tersebut Wahidin Halim mengatakan, BKSP sebetulnya pernah terdistorsi dan mengendur. Banyak kerja sama yang sudah ditandatangani tapi daerah masing-masing sibuk mengurus diri sendiri. Ke depan diharapkan, BKSP bisa lebih serius mamanfaatkan kerja sama antar daerah.
“Ke depan diharapkan, BKSP bisa lebih serius mamanfaatkan kerja sama antar daerah. Banten ada potensi, Jakarta kekurangan air kita nanti ada Waduk Karian, itu menghasilkan debit air luar biasa,” ujarnya
Wahidin juga mengatakan bahwa Banten siap kerja sama di berbagai bidang. Pertanian dan perikanan Banten bisa memenuhi kebutuhan warga DKI.
“Jakarta jangan perlu lagi kerja sama Sulsel cari ikan dan udang. Ke sini (Banten) ada kita. Supply dan demand bisa kita berikan dalam rangka kerja sama” tambahnya.
Wahidin menambahkan, ke depannya, antar daerah yang masuk BKSP Jabodetabekjur agar tidak saling mengalahkan.
“Daerah-daerah penyangga ibu kota diharapkan bisa saling bersinergi untuk pembangunan dan kesejahteraan warganya.” harapnya.
Senada dengan Wahidin, Anies Baswedan Selaku Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan, lewat BKSP, kerja sama antar 3 provinsi ini dapat berjalan dengan baik. Masing-masing daerah diminta agar tak mementingkan kepentingan pembangunan daerahnya saja.
“Kita harus melihat ini bukan dalam kepentingan daerah masing-masing. Seragamnya sama, kementerian pembinanya sama, negaranya sama, undang-undangnya sama, karena itu wajib kita kerja sama dengan baik,” ujar Anies.
Sementara itu,Sekertaris BKSP Jabodetabekjur Deden Apriandi menjelaskan, forum badan kerja sama dibentuk berdasar Instruksi Presiden (Inpres) No. 13/1976 ini melibatkan pemerintah pusat dan tiga provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) serta sembilan kabupaten/kota (Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).
” intinya kerjasama ini guna merumuskan pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.” singkatnya. (faiz).
