Oleh: Prof. Didik J Rachbini, PhD
Dalam sistem ekonomi peranan negara sangat vital, strategis dan penting. Bahkan bisa dikatakan bahwa negara yang menentukan baik buruk dan masa depan ekonomi.
Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktek bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis.
Jika bisnis ambruk, maka dampaknya akan meluas karena ekonomi, politik dan kekuasaan sekaligus tumbang.
2
Negara yang gagal adalah negara yang gagal membangun institusinya. Pemimpin di negara gagal ini merasa otoritatif dan merasa paling pintar sehingga memutuskan segalanya sendiri tanpa mengikutsertakan teknokrat dan para ahli.
Banyak keputusan yang buruk karena posisi otoritatifnya sangat dan terlalu kuat sehingga menafikan sekitarnya. Kebijakan selalu diputuskan sendiri di tangan pemimpinnya.
Menurut Acemoglu dalam buku monumental mereka, Why Nations Fail, kegagalan suatu negara bukan disebabkan oleh faktor geografis, alam, budaya, atau ketidaktahuan, melainkan karena kekuasaan politik yang tersentralisasi di tangan segelintir elite tanpa adanya kontrol dan keseimbangan (checks and balances).
3
Negara gagal mempunyai ciri Sindrom Informasi asimetris dan Asal Bapak Senang (ABS).
Pemimpin yang otoritatif menciptakan iklim ketakutan, sehingga para teknokrat, para ahli atau birokrat di bawahnya cenderung menyembunyikan data buruk dan hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan telinga sang penguasa.
Dengan sistem politik seperti ini, maka kekuasaan akan melakukan Pemusnahan “Destruksi Kreatif” (Creative Destruction).
Pemimpin yang merasa tahu segalanya akan menghambat kreativitas dan inovasi atau pemikiran baru dari para ahli karena dianggap mengancam status quo ekonomi dan stabilitas politik rezimnya.
4
Coba kita analisa lebih dalam bagaimana politik bisa tanpa sadar membunuh bisnis. Politik yang membunuh bisnis terjadi ketika kekuasaan politik, kebijakan pemerintah, dan kepentingan penguasa menghancurkan iklim usaha, investasi, dan kegiatan ekonomi produktif.
Kekuasaan yang berkolusi dengan bisnis tertentu demi kepentingannya, maka kekuasaan bisa dikendalikan dari luar dan menjadi menjadi antek oligarkhi.
Politik kekuasaan seperti ini berkolusi dengan bisnis secara transaksional. Hubungan gelap dan khusus ini menghasilkan oligarki, monopoli, pemburuan rente, dan pembajakan kebijakan publik.
5
Kita analisa lagi ciri bagaimana penguasa berselingkuh dengan diri sendiri dan kroni-kroni di dekatnya sehingga menjadi penguasa yang berbisnis (penguasaha), yang menimbulkan konflik kepentingan.
Penguasa yang menjadi pengusaha (penguasaha) seperti ini ketika pejabat publik menggunakan kewenangan negara untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, dan kroninya sehingga kepentingan negara bercampur dengan kepentingan diri sendiri dan lingkarannya.
Sudah jelas akibatnya institusi, norma dan aturan main rusak dan iklim usaha secara keseluruhan gelap.
6
Ada gejala serius bahwa pemerintahan yang teknokratis tidak terwujud sehingga kebijakan publik hanya tergantung kepada keputusan personal.
Para teknokrat dan para ahli tidak banyak berguna di dalam kekuasaan seperti ini. Kebijakan dan keputusannya kemudian berubah dari demokratis teknokratis menjadi kebijakan berbasis intuisi personal dan hanya berlaku di dalam lingkaran kecil rezim, yang berkuasa.
Kebijakan yang keluar tidak memadai bahkan buruk dilihat dari perpektif ilmu yang rasional karena tidak berbasis bukti (no evidence based policy) dan bukan berdasarkan ilmu.
Selain tidak berbasis bukti, kebijakan dan keputusan ekonomi dan bisnis diambil demi keuntungan politik kekuasaan dalam jangka pendek kelompok elite, mengabaikan hukum pasar yang rasional dan analisis risiko ilmiah.
7
Selama ini di depan mata kita ada indikasi negara mirip ciri-ciri tersebut. Sejak jaman Jokowi, yang memerintah dengan pengetahuan dangkal menyebabkan institusi rusak.
Jokowi bukan aktivis, jauh tidak sepadan seperti para negarawan Hatta, Sjahrir dan lainnya. Hanya dengan modal marketing politik ala kacang goreng dan produk bodong SMK bisa berkuasa, kemudian punya kekuasaan besar memerintah dengan kebijakan sembrono dan berakibat banyak tatanan rusak.
Secara terbuka selama berkuasa menjadikan institusi dan aparat negara untuk kepentingannya, melakukan penyadapan untuk mengendalikan partai-partai.
Kekuasaan menjadi terkonsentrasi, parlemen lemah karena disendera, sehingga check and balances serta opposisi dilenyapkan dengan senyap dalam penampilan wajah lugu.
Aparat keamanan dan aparat negara lainnya dikendalikan dan disendera. Ketika gagal masuk ke periode ketiga, masih menjalankan kekuasaan secara ilegal di bawah tanah (underground).
Inilah yang terungkap dari skandal besar penyadapan yang terjadi pada saat ini.
Di dalam politik yang represif dimana kekuasaan menggunakan aparat sebagai instrumen untuk kepentingannya, maka mustahil aparat negara bermain sendiri. Ada aktor intelektual di belakangnya.
8
Kini terlihat dampaknya terhadap ekonomi dimana masalah keamanan investasi dan ekonomi sudah tidak bisa lagi dijamin oleh aparat karena di dalamnya banyak bandit produk inisitif ciptaannya. Kita bersyukur niat jahatnya berkuasa tiga periode telah gagal karena dihadang Ibu Megawati.
Penguasa selanjutnya harus dicegah jika ada gejala-gejala buruk dan melenceng dari garis konstitusi. Yang bisa mencegahnya bukan parlemen yang sudah lemah dan dilemahkan tetapi rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebenarnya.
Biodata Penulis:
– Rektor Universitas Paramadina.
