PALEMBANG, (B1) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Selatan, Sumsel, menyoroti kemacetan panjang yang terjadi berhari-hari di ruas Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang-Betung, tepatnya di kawasan KM 17 Banyuasin.
Ketua Umum Kadin Sumsel H Affandi Udji mengatakan, pihaknya memahami dan mendukung upaya pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur jalan nasional. “Namun, proses pengerjaan harus tetap memperhitungkan dampaknya terhadap kelancaran arus transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Affandi, kepada media, Senin (10/8/26).
Menurut Affandi antrean kendaraan yang mengular hingga puluhan kilometer dan kendaraan yang tertahan selama berjam-jam bukan hanya persoalan lalu lintas, tetapi telah menjadi persoalan ekonomi.
“Kami sepenuhnya mendukung perbaikan infrastruktur jalan. Tetapi, jangan sampai proses perbaikan justru menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar akibat kemacetan yang berlarut-larut,” jelas mantan ketua HIPMI Sumsel ini.
Kadin Sumsel memperkirakan kerugian ekonomi akibat kemacetan tersebut dapat mencapai Rp2,4 miliar per hari. Perhitungan itu mempertimbangkan dampak langsung terhadap sektor logistik sekaligus efek berantai terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Dalam kalkulasi Kadin Sumsel, lanjutnay, setiap satu jam truk bertonase sedang hingga besar tertahan kemacetan menimbulkan pemborosan BBM, biaya operasional pengemudi serta kehilangan produktivitas yang diperkirakan mencapai Rp250 ribu per truk per jam.
Dengan asumsi terdapat sedikitnya 800 truk yang tertahan dalam antrean sepanjang 20 kilometer dan rata-rata terjebak selama empat jam, kerugian langsung sektor angkutan diperkirakan mencapai Rp800 juta dalam satu kejadian kemacetan.
Dampaknya, kata Kadin, tidak berhenti pada perusahaan transportasi. Jalintim merupakan jalur penting distribusi pangan, bahan baku industri dan komoditas ekspor Sumatera Selatan seperti karet, sawit dan kopi. Keterlambatan distribusi tersebut kemudian menimbulkan efek berantai terhadap rantai pasok daerah.
“Kadin Sumsel memperkirakan efek pengganda tersebut mencapai tiga kali lipat, sehingga total dampak ekonomi daerah ditaksir sekitar Rp2,4 miliar per hari,” ulasnya.
Kerugian Bisa Lampaui Nilai Proyek
Masih menurut Affandi kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Sebab, apabila kemacetan parah terus berlangsung, kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat dan dunia usaha dapat dengan cepat melampaui nilai pembangunan fisik jalan.
Berdasarkan kalkulasi Kadin Sumsel, hanya dalam 3,5 hari kemacetan parah, akumulasi kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp8,4 miliar. Angka tersebut disebut sudah setara dengan estimasi biaya pembangunan satu kilometer jalan beton baru.
“Semakin lama kemacetan ini dibiarkan, semakin besar pula kerugian ekonomi yang ditanggung daerah. Karena itu, penyelesaian jalan harus dipercepat,” tegasnya.
Kadin Sumsel pun mendorong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), pemerintah daerah dan kepolisian segera melakukan koordinasi dan evaluasi bersama terkait manajemen lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.
Selain mempercepat pengerjaan pada titik-titik kritis, Kadin mengusulkan optimalisasi jam kerja malam atau sistem shift serta penggunaan metode dan teknologi yang dapat mempercepat proses pekerjaan.
Pengaturan arus kendaraan juga dinilai perlu diperkuat dengan menyiagakan petugas lalu lintas secara penuh serta unit derek untuk mengantisipasi kendaraan yang mengalami gangguan dan mencegah terjadinya kemacetan total atau gridlock.
Kadin juga meminta adanya sistem informasi rute secara real-time bagi pelaku usaha logistik sehingga distribusi kebutuhan pokok dan komoditas daerah dapat tetap berjalan.
Secara khusus, Kadin Sumsel meminta PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mempercepat penyelesaian hingga 100 persen ruas jalan Palembang-Betung.
“Jangan sampai niat baik memperbaiki infrastruktur justru mengorbankan ketahanan ekonomi daerah, memicu inflasi harga barang dan menurunkan daya saing produk-produk unggulan Sumatera Selatan,” pungkasnya. (les).
