SERANG, (B1) – Kabidkeu Polda Banten Kombes Pol Retno Dwiyanti menginformasikan bahwa, Polri telah mendapatkan Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-10 kalinya, dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Polri telah mendapatkan Predikat WTP dari BPK untuk yang ke-10 kalinya. Ini sebuah pencapaian yang tidak mudah karena jika satu Polsek atau satu Satker saja laporan keuangannya tidak benar maka WTP Polri yang ke-10 ini tidak akan kita raih. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pengemban fungsi keuangan dan pengelola anggaran yang telah berkontribusi penuh dalam pencapaian ini,” jelas Retno, saat apel pagi, Selasa, (4/7/23).
Retno menyampaikan bahwa, Polri akan mempersiapkan WTP yang ke-11, dalam bulan Juli ini Puskeu Polri akan menggelar rekonsiliasi atas laporan keuangan semester 1 tahun 2023.
“Dengan adanya informasi terkait rekonsiliasi laporan keuangan dari Puskeu Polri yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. aka saya mengimbau kepada seluruh pengemban fungsi keuangan dan pengelola anggaran, agar mempersiapkan data dan laporan Perwabkeu dengan bersinergi bersama fungsi logistik karena kaitannya dengan Simak BMN,” terangnya.
Terakhir Retno menjelaskan, Polri juga akan menerapkan tanda tangan elektronik yang akan berlaku awal September 2023.
“Tanda tangan elektronik ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023. aka dari itu mulai hari ini diharapkan kepada seluruh pengelola keuangan agar menginput atau meregistrasi tanda tangannya ke aplikasi yang sudah tersedia paling lambat tanggal 31 Agustus 2023, agar prosedur berjalan dengan lancar dan tanpa kendala,” pintanya. (hum/sus).
