TANGERANG, (B1) – Anggota DPRD Kota Tangerang, temui massa mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM, Selasa, (6/9/22). Aksi mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Tangerang, ditemui dua wakil rakyat.
Aksi kali menolak kenaikan BBM kali ini, dilakukan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah (UMT) Tangerang. Para mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM subsidi.
Aksi menolak harga BBM dihalaman Kantor Wali Kota/DPRD Kota Tangerang mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan, Polres Metro Tangerang Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Tangerang.
Dua perwakilan anggota DPRD Kota Tangerang, yang menemui mahasiswa yakni Saipul Milah dan Apanudin, yang menemui langsung peserta aksi.
Saat bertemu, kedua wakil rakyat ini membuat Pakta Integritas yang dituntut para mahasiswa, sebagai salah satu tuntutan aksi, yakni Penolakan harga BBM.
“Sehubungan dengan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) per tanggal 3 Agustus 2022, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, menolak penaikan bahan bakar minyak (BBM),” ucap Saipul Milah, wakil rakyat asal Fraksi Partai Golkar.
Selain itu menurut Saipul, pihaknya meminta pengetatan pengawasan pendistribusian penyaluran BBM. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi program legislatif nasional.
“Demikian Pakta Integritas ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun,” tegas Saipul Milah anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, yang disambut tepuk tangan para mahasiswa.
Tak jauh berbeda, anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Apabudin, mengatakan, kenaikan subsidi harga BBM yang dilakukan pemerintah sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat kalangan bawah.
“Maka kami sebagai perwakilan rakyat, menerima dan menampung. Sehingga apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat yang disampaikan mahasiswa ini tersampaikan dengan baik,” tandas pria yang akrab disapa Jalu ini.
Pihaknya berjanji akan menyampaikan tuntutan para mahasiswa tersebut kepada para pimpinan DPRD Kota Tangerang.
“Kita akan diskusikan, flow up ke Ketua dan Pimpinan DPRD secara politik. Karena ini ranahnya politik, keputusan kita keputusan kolektif kolegial,” pungkas, wakil rakyat asal Fraksi Gerindra. (Adv).
