SERANG, (B1) – Merespon adanya kebijakan Pemerintah yang akan menghapus tenaga Honorer di instansi pemerintahan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten M. Nawa Said Dimyati meminta Pemprov Banten memikirkan nasib ribuan honorer di Banten.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Ribuan tenaga honorer termasuk tenaga pendidik atau Guru serta Tenaga Kesehatan di Banten akan terkena imbasnya.
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Cak Nawa, dengan kena imbasnya tenaga pendidik di Banten akan berimbas terhadap sektor pendidikan. Dengan demikian, ia meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.
“Harusnya sebelum membuat kebijakan di kaji terlebih dahulu secara komprehensif. Jika honorer di tiadakan di tahun 2023 nanti, nasib pendidikan dan tenaga kesehatan di banten bisa mengalami problem besar, karena tenaga pendidiknya dan kesehatannya pasti akan kurang,” terangnya. Selasa (7/6/22).
Dirinya juga meminta kepada seluruh honorer di Banten agar tetap tenang dan berjuang sesyai dengan aturan. Kata Cak Nawa pihaknya juga tidak akan tinggal diam dan akan ikut berjuang memperjuangkan harapan-harapan para tenaga honorer.
“Semangat dan berjuang melalui koridor yang ada, baik itu upaya eksekutif review atau legislatif review. Kalau itu tidak bisa maka harus dilakukan yudisial review,” tandasnya. (cj/lib).
