TIGARAKSA, (B1) – Proyek normalisasi drainase di wilayah RT 03/06 Kompleks Mekarasri II, Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, disoal. Pasalnya, proyek yang disebut-sebut menggunakan dana APBD Kabupaten Tangerang itu, tidak terdapat plang atau papan proyek yang menunjukkan kegiatan tersebut.
Selain itu, kegiatan ini tidak ada konfirmasi sebelumnya kepada warga yang terdampak pengerjaan. Pihak RT hanya memberikan selebaran surat pemberitahuan jika kegiatan tersebut akan dijalankan mulai Kamis 14 April 2022.
“Ujuk-ujuk kita dikasih surat sama Ketua RT kalau ada kegiatan normalisasi drainase. Ya, buat kita enggak ada masalah, bagus-bagus aja, karena di kompleks kita ini kan kerap banjir setelah peninggian jalan cor pada saat menjelang Pemilu 2019 lalu, yang katanya pagu dewan. Tapi setelah kegiatan berjalan, pada hari Kamis kemarin, tiba-tiba kok ada pembongkaran macam-macam, dan banyak tumpukan puing di pinggir jalan. Ini kan jadi masalah,” ujar Widi Hatmoko, salah seorang warga yang terdampak proyek pembangunan tersebut.
Menurut Widi, dalam kondisi warga yang sedang menunaikan ibadah puasa dan harus dihadapkan dengan persoalan puing-puing di depan rumah, ditambah dampak pemulihan bangunan yang sudah dibongkar, ini akan menjadi beban masyarakat.
“Bukan menyelesikan masalah malah nambah masalah. Sabar dong, tunggu setelah lebaran, biar kondisi warga juga udah agak longgar. Apalagi ini kan tidak ada konfirmasi soal perbaikan bekas bangunan yang dibongkar-bongkar. RT-nya juga kok enggak mikir sampai di situ, hanya evoria dapat bantuan, tapi tidak memikirkan dampak dan mana yang harus lebih didahulukan,” ketusnya.
Lagi pula, ujar pria yang berlatar belakang Jurnalis dan saat ini tengah gencar-gencarnya bicara soal lingkungan itu, proyek normalisasi ini tidak tepat sasaran. Pasalnya, ada saluran utama yang lebih penting untuk dinormalisasikan ketumbang saluran yang ujungnya buntu, alias tidak ada tempat pembuangannya.
“Saluran yang saat ini ada kondisinya masih baik-baik saja, persoalannya kan di saluran utama yang butuh dinormalisasi, agar proses pembuangan air pada saat banjir lebih cepat terurai. Saya juga enggak tahu, siapa yang bikin ide ini? Kok enggak ngerti banget soal lingkungan. Ini kan hanya buang-buang anggaran dan tidak tepat pada sasaran dan persoalan yang paling krusial,” bebernya.
“Persoalan volume banjir setiap kali terjadi hujan, ini kan karena dampak dari peninggian jalan cor, banyak rumah-rumah warga yang sekarang hampir sejajar dengan jalan, sehingga kalau hujan air masuk ke rumah. Nah, kalau berpikir untuk mengurai persoalan banjir, ya dinormalisasikan dulu pada saluran utama semua, atau membuat embung, tandon air untuk penampungan air saat hujan. Bukan malah cuma proyek seuprit tapi bikin repot,” tandas Widi, menambahkan.
Widi juga sempat menghubungi pihak kelurahan lewat telepon seluler. Kepala Kelurahan Mekarbakti, H. Mansyur menyebut bahwa terkait berjalannya kegiatan proyek tersebut, pihaknya tidak tahu-menahu. Mansyur hanya menyebut jika proyek itu adalah pagu salah satu anggota DPRD di Dapil tersebut.
“Pagu dewan (sambil menyebutkan namanya-red) katanya,” ujar H. Mansyur.
Sementara itu, Sekretaris Lurah (Sekel) Mekarbakti, Bay, mengungkapkan, kegiatan di Mekarasri II secara teknis ada di bawah kendali langsung kecamatan.
“PPTK kegiatannya ada di kecamatan,” ucapnya. (cj/wh).
