SERANG, (B1) – Imbas pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terus berbuntut panjang. Mahasiswa menilai WH dengan sengaja melecehkan dan menghina perjuangan kaum buruh pasca penetapan SK UMP 2022.
“Di banyak media disebutkan, Gubernur Banten mempersilakan pengusaha mencari pegawai baru jika karyawannya tidak mau digaji dengan upah yang sudah ditetapkan Pemprov Banten. Ini menyulut kegeraman buruh di Banten,” kata Zidan, mahasiswa UIN Banten, dalam pernyataan sikap bersama, Senin, (27/12/21).
Ia menilai pernyataan Gubernur Banyen kategori pernyataan tak berempati, serampangan dan dianggap anti demokrasi serta anti kepentingan rakyat. Pernyataan tersebut akhirnya disambut dengan perjuangan dan perlawanan yang lebih banyak dari kaum buruh Banten.
Dikatakannya, kedatangan buruh pada Rabu 22 Desember 2021 lalu ke Kantor Gubernur Banten di KP3B, awalnya untuk menyampaikan tuntutan revisi SK UMP Banten Tahun 2022 ke Gubernur.
Namun nampaknya, gubernur tidak mau menemui ribuan buruh Banten yang pada saat itu sudah berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Banten.
“Andaikan saat itu Gubernur mau menerima buruh berdialog, mungkin akan lain cerita. Sekarang justru Gubernur Banten melaporkan buruh ke Polda Banten dengan tuduhan berlapis yaitu, dugaan perusakan, penghinaan lambang negara, dan UU ITE. Langkah ini semakin menunjukan watak asli dari Gubernur Banten Wahidin Halim yang anti demokrasi dan anti terhadap kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, sikap sentimen pejabat publik menghadapkan kaum buruh pada realitas bahwa, jaminan upah yang layak merupakan harapan yang sukar untuk dicapai sekarang.
Ditengah kondisi melonjaknya harga kebutuhan pokok (sembako), tarif dasar listrik, sewa kontrakan dan lain-lain. Upah tak layak akan memperpanjang daftar anak-anak muda dari kaum buruh dan rakyat kecil di Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan yang layak, terlebih dimasa pandemi Covid-19, angka putus sekolah bertambah.
Politik upah murah dan berkepentigan kuat bagi pemodal, dapat dipastikan akan membuat kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan akan terjerumus dalam situasi dan kondisi yang semakin sulit dan ketidakpastian.
“Buta kebijakan dan upaya-upaya merendahkan perjuangan kaum buruh dan memisahkan perjuangan kaum buruh dengan perjuangan gerakan rakyat lintas sektor, termasuk pelajar, pemuda dan mahasiswa,” tandasnya.
Oleh karena itu, Komite Persatuan Pemuda Mahasiswa Banten menyatakan sikap bersama, diantaranya,
1. Mendukung perjuangan kawan kawan buruh di Banten dalam menuntut upah layak.
2. Mengecam dan menuntut permohonan maaf dari gubernur. Banten Wahidin Halim kepada kaum buruh dan rakyat di Banten atas tindakan arogan, anti demokrasi dan anti kepentingan rakyat.
3. Bebaskan tanpa syarat lima orang kawan buruh Banten yang di tahan Polda Banten.
“Demikian sikap solidaritas segenap mahasiswa yang tergabung dari berbagai aliansi dan organisasi gerakan mahasiswa di Banten dalam wujudkan kesejahteraan rakyat khususnya buruh,” tukasnya. (cj/suf).
