SERANG, (B1) – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, ikuti rapat koordinasi dalam rangka pengendalian penyebaran dan penanganan Covid-19, serta percepatan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang diadakan Kemendagri melalui video conference di Kantor Diskominfo Kota Serang, Selasa, (29/6/21).
Wali Kota Serang Syafrudin menyampaikan, insentif tenaga kesehatan memang menjadi kendala sampai saat ini. Terutama tenaga medis seperti dokter spesialis, dokter umum, perawat dan lainnya.
Intinya, lanjut Syafrudin, insentif tenaga medis dimasing-masing daerah harus menganggarkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar delapan persen.
“Jadi kalau di Kota Serang ini kurang lebih selain gaji itu Rp 300 miliar, diambil delapan persen untuk refocusing,” kata Syafrudin kepada awak media.
Kata dia, kekuatan di Kota Serang untuk memberikan insentif ini tidak sama dengan pemerintah pusat.
“Kalau pusat dokter spesialis itu gajinya Rp 15 juta, kemudian dokter umum Rp 10 juta. Di kita kekuatannya hanya Rp 5 juta, kalau untuk perawat sekitar Rp 2,5 sampai 3 juta. Intinya itu untuk merefocusing DAU,” bebernya.
Dari delapan persen dari DAU itu, kata Syafrudin, Rp46 miliar untuk Nakes jika mengacu standar dari pusat. Akan tetapi, standar dari Kota Serang hanya mampu Rp20 hingga Rp25 miliar.
“Pelaksanaannya tinggal proses saja, proses refocusing selesai satu bulan, ya satu bulan kedepan. Lebih cepat lebih bagus, karena Kota Serang masih berjalan biasa, belum ada tunggakan. Kecuali ada tunggakan dirumah sakit lain,” tandasnya.
Sedangkan untuk jumlah Nakes di Kota Serang sendiri ada sebanyak 362 orang, termasuk dokter, perawat dan lainnya. (kom/ji).
