TIGARAKSA, (B1) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomimfo) Kabupaten Tangerang, rapat pembahasan pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa di 246 Desa se Kabupaten Tangerang. Rapat bertempat di ruang NOC, lantai 3, gedung Setda Tigaraksa, Kamis (21/1/21).
“Hari ini kami bahas pembentukan PPID Desa di Kabupaten Tangerang bersama bagian Hukum Setda dan DPMPD Kabupaten Tangerang,” ujar Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Kabupaten Tangerang, Abdul Munir.
Menurut Abdul Munir, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang.
“PPID Desa memiliki fungsi untuk penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi yang berada di Desa setempat,” tandasnya.
Selain itu juga harus melakukan pengelompokan Daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik ini wajib ditayangkan di media yang tersedia dan wajib diperbarui secara berkala. Pemerintah desa pun wajib ada meja pelayanan informasi yang menyediakan formulir permohonan informasi dan menampilkan alur permohonan informasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika siap melakukan pendampingan bagi desa yang ingin menerapkan keterbukaan informasi publik, selain pendampingan. Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan domain gratis bagi website pemerintah desa.
“Website ini nantinya diharapkan menjadi wadah untuk mengumumkan informasi publik yang wajib disediakan,” imbuhnya
Bagian Hukum, Diskomknfo dan DPMPD telah menyusun draf SK PPID Desa, nantinya Kepala Desa tinggal mengesahkan SK nya di masing-masing Desa di 246 Desa.
“Surat keputusan PPID Desa yang telah di tanda tangan oleh Kepala Desa silakan kirimkan tembusan ke Diskominfo Kabupaten Tangerang,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tini Wartini mengatakan, untuk memberikan informasi terkait fungsi PPID Desa, Diskominfo akan melakukan sosialisasi di tingkat Desa, jadwalnya.
“PPID Desa ini untuk mendorong peran serta masyarakat, menghilangkan kecurigaan masyarakat, melindungi hak atas informasi, dan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait,” pungkasnya. (kom/sus).
