TIGARAKSA, (B1) – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Banten bersama Korsupgah KPK, BPKP, dan Kejati Banten. Rakor diadakan di Aula Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Selasa (18/8/20).
Pada Rakor tersebut Zaki mengatakan, kehadirannya dalam rangka mengikuti rakor dengan KPK, BPKP dan Kajati Banten terkait permasalahan pencegahan korupsi di Provinsi Banten.
“Saya harap rakor ini bisa semakin menguatkan kita dalam hal pencegahan dan penanganan korupsi di Banten khususnya di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.
Zaki pun turut serta dalam penandatanganan Perkada Pendidikan Anti Korupsi oleh seluruh Kepala Daerah di Provinsi Banten.
Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Pemerintah provinsi Banten komitmen sejak awal dalam hal pemberantasan korupsi. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya kepada pemerintah atau rakyat tetapi juga kepada Allah SWT.
“Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, jangan sampai ada niatan sedikitpun untuk coba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Karena Presiden sudah mewanti-wanti,” ujarnya.
Menurutnya, terkait masalah aset kita harus bisa menyelesaikannya secara baik-baik antara pemerintah dengan pemerintah jangan sampai masalah aset terus menjadi permasalahan yang berkepanjangan.
“Saya berterima kasih kepada KPK terus melakukan supervisi pendampingan dan pengawasan terhadap pemerintah provinsi maupun daerah di Banten. Kami harap bisa mendapatkan pendampingan dukungan dari KPK, Kejaksaan, dan BPKP agar tetap memberikan koreksi, dan kontrol terhadap daerah Banten. Agar kami tidak salah jalan,” ajak WH.
Sementara Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, bulan Desember lalu KPK beri penghargaan atas capaian yang signifikan tentang pengelolaan pemerintah. Yang semula Banten sangat rendah, namun bisa berubah dengan sangat signifikan. Sehingga patut diberikan apresiasi dari KPK.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar nantinya bisa suatu daerah mendapatkan insentif dari pusat apabila suatu daerah Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK nya sudah baik dan diatas rata-rata Nasional,” Kata Pahala melalui sambungan Virtual Zoom.
Pahala berharap, semoga di daerah-daerah yang sudah tinggi skor MCP nya bukan masalah dana insentif nya, tetapi kebanggaan karena akan diumumkan bahwa daerah tersebut serius komitmen memajukan tata kelola di daerahnya. (kom/sus).
