TANGERANG, (B1) – Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), disetujui pemerintah Pusat, untuk Tangerang Raya, Pemda setempat langsung melakukan langkah konkrit. Termasuk mengalokasikan anggaran, yang bervariasi sesuai kemampuan masing-masing. Jaring Pengaman Sosial (JPS) pun, hangat diperbincangkan, selain bertambahnya yanh positif covid-19.
Soal Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PSBB, Direktur Lembaga Riset di Tangerang Subandi Musbah melihat insan pers untuk tidak membuat ‘framing’ Jaring Pengaman Soial (JPS) semata. Bantuan kepada masyarakat terdampak sebaiknya tidak menjadi pokok utama pemberitaan, ataupun melulu mengenai bertambahnya positif Covid-19.
Menurutnya, dalam keadaan seperti ini, media sudah menjadi salah satu garda utama dalam mencipta kondusifitas di masyarakat. Menurutnya, di Kabupaten Tangerang sendiri, warga tidak terlalu paham soal apa itu PSBB. Justru yang masyarakat ketahui seputar bantuan 600 ribu/KK selama tiga bulan.
“Padahal, PSBB adalah langkah pemerintah untuk melawan Covid-19. Artinya tata atur yang harus beredar luas di kalangan masyarakat, bukan soal bantuannya,” ujarnya, Kamis, (16/4/20).
Pembatasan dalam transportasi, sekolah, pabrik, kegiatan ibadah, dan kegiatan sosial, harus terus dan utama digaungkan media. Agar publik paham, bahwa PSBB itu ada pembatasan-pembatasan.
Diskursus publik di Tangerang, satu minggu terakhir ramai membincang soal kriteria penerima JPS. Berapa besaran uang yang akan didapat. Bagaimana cara distribusinya. Padahal PSBB tujuan utamanya bukan itu, tapi bagaimana Covid-19 bisa teratasi.
“Mengapa masyarakat fokus pada bantuan, semata karena ramai pemberitaan yang disampaikan media,” imbuhnya.
Senada, Wahyu Hariyadi pemilik media online di Banten, tidak menampik adanya imbas akibat pemberitaan tentang JPS terdampak Covid-19. Akibat informasi yang disampaikan, masyarakat yang belum begitu memahami PSBB, langsung berasumsi bahwa PSBB adalah Bantuan Langsung Tunai atau pemberian bansos lainnya, dari pemerintah.
Namun demikian harus diakui, dampak penyebaran virus corona, hingga akhirnya diberlakukan PSBB, sangat terasa ke masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Terlebih bagi masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap.
“Perusahaan media dengan wartawannya juga terimbas, terutama yang di daerah. Namun, kita harus mengedepankan pemberitaaan, apa itu PSBB, kenapa ada PSBB, bagaimana PSBB dilaksanakan, kapan dan sampai kapan PSBB dilaksanakan. Pemberitaan seperti itu yang harus terus digencarkan. Untuk media, dengan pemerintah kan sudah ada ruang untuk kemitraan, tinggal diintensifkan saja caranya,” tandasnya.
Sementara untuk menghindari, gesekan di masyarakat terkait JPS Covid-19, menurutnya, bagikan saja bantuan ke semua KK yang ada. Karena, memang semua bidang pekerjaan terdampak covid-19, apalagi yang masih berstatus pegawai.
Bagi yang tidak mampu pun, sebenarnya sudah ada bantuan lain dari pemerintah. Semisal, PKH dan bansos-bansos lainnya, dari pemerintah.
“Kalau ada yang merasa mampu terus dikasih, nanti juga akan menolak atau disumbangkan lagi ke yang tidak mampu. Kalau dipilih-pilih, dalam kondisi seperti ini dan ada yang tidak kebagian padahal merasa butuh, dikhawatirkan malah bikin gaduh. Tidak usah besar atau banyak, sesuai anggaran yang sudah dialokasikan saja. Saatnya masyarakat juga mengedepankan sikap empati ke sesama di tengah pandemi,” pungkasnya. (pen).
