SERANG, (B1) – Sebanyak 144.301 tercatat menjadi pelamar dalam Rekrutmen Sumber Daya Manusia Keluarga Harapan (PKH).
Dari jumlah tersebut, hanya 65.178 yang masuk verifikasi, dan akan menjalani test psikologi, uji kompetensi, dan ujian tertulis serentak.
Irjen Kemensos RI Dadang Iskandar menjelaskan pendaftaran PKH ini, banyak diikuti oleh mereka yang baru lulus D3 dan S1.
Dadang memastikan ujian SDM PKH, akan berlangsung dengan transparan dan independen.
“Sebagai Inspektorat kehadiran saya disini untuk memastikan ujian berlangsung transparan dan independen tidak ada rekayasa atau titip titipan,” ungkap Dadang usai membuka SDM PKH di Kabupaten Serang, Kamis (12/12/2019).
Dadang memaparkan, sebanyak 202 calon SDM PKH melakukan test untuk bersaing menduduki jabatan sebagai pendamping, administrator pangkalan data dan koordinator Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
“Banyaknya peminat ini menunjukan antusiasme masyarakat padahal yang akan kita ambil sebanyak kurang lebih 100 orang,” kata Dadang.
Dadang menambahkan, SDM Program Keluarga Harapan (PKH) diminta untuk tidak sebatas mencatat dan menfasilitasi penyaluran bantuan tetapi juga memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bisa mandiri dan lepas dari masalah kemiskinan yang mereka alami selama ini.
“Tugas yang lebih pokok lagi adalah membina Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi keluarga mandiri. Sehingga kedepannya KPM bisa memperbaiki perekonomiannya sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, MO Royani, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos menjelaskan seleksi ujian SDM PKH dibagi menjadi tiga gelombang diseluruh Indonesia.
Dimana uji test kompetensi dan psikotes yang dilakukan di Kabupaten Serang saat ini, merupakan gelombang ke III.
“Untuk mengawal proses test berjalan secara fear, Kementerian melibatkan akademisi dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,” kata Royani.
Royani menambahkan, SDM PKH yang dinyatakan lulus ujian akan bekerjasama dengan OPD terkait, guna mengatasi kemiskinan yang ada, dan guna memastikan bantuan dari pemerintah bisa sampai kepada KPM.
“Kementerian Sosial mengalokasikan kurang lebih Rp 1 triliun untuk program pengentasan kemiskinan di Banten. Saat ini, ada 654.460 warga pra sejahtera atau sekitar 5,09 persen berdasarkan data tahun 2019,” ucapnya.
Royani mengatakan, pada 2020 untuk Program Keluarga Harapan (PKH) alokasi anggaran sekitar Rp 32 triliun.
Banten sendiri pada tahun 2019 ini, lanjutnya, mendapat alokasi sebesar Rp 1 triliun dan jumlah yang sama untuk tahun depan.
“Pada 2020, kurang lebih segitu juga, tapi kami berharap suatu saat jumlah penerima menurun, artinya mencerminkan tingkat kesejahteraan membaik,” tutupnya. (Baehaqi).
