SERANG, (B1) – Selain Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan DPRD Kota Serang, telah menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Organisasi Mahasiswa di Kota Serang, Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) pun, ikut menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.
Wakil ketua umum PP HAMAS Serang
Gustian Irwansyah menilai, pemerintah pusat merumuskan untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan dua kali lipat dari sebelumnya, membuat masyarakat terjerit dan terjerat pada persoalan negara.
Seharusnya, dikatakan Gustian, dalam hal ini pemerintah harus punya solusi dan tidak untuk membebani masyarakat ekonomi menengah kebawah.
“Jika kita melihat tujuan dari pada aturan BPJS ini UU no 24 tahun 2011 Pasal 3, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya,” ungkap Gustian kepada Bantensatu.co saat di wawancara di Sekretariat HAMAS di Kota Serang, Rabu (18/9/2019).
Dengan UU tersebut, kata Gustian, jelas untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar dan hidup layak bagi masyarakat.
Akan tetapi, apabila iuran BPJS tersebut dinaikkan dua kali lipat maka pemerintah gagal dalam melaksanakan UU tersebut.
“Kami paham pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS karena BPJS mengalami defisit Rp 32,84 triliun hingga akhir 2019 bahkan jika dibiarkan terus menerus sampai 2024 mencapai kisaran 77,9 triliun,” katanya.
Menurutnya, jika di kaji kembali, faktor penyebab defisit bahwa banyaknya peserta BPJS yang tidak membayar setelah mendapatkan bantuan.
“Apabila kita pikir secara logis bahwa belum di naikkan saja banyak yang tidak mau bayar apalagi ketika presiden sudah menaikkan maka defisit akan semakin meningkat lebih tinggi,” jelasnya.
Oleh karena itu, tambahnya, PP HAMAS meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan titik solusi yang tidak membebani masyarakat menengah kebawah khususnya golongan III.
“Tapi presiden harus mempunyai solusi lain agar memberikan jaminan sosial ini benar benar terwujud bagi kalangan ekonomi menengah kebawah. Dan meminta kepada pemerintah kota serang agar turut serta menolak kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan iuran BPJS,” pungkasnya. (Mas/Baehaqi).
