SERANG, (B1) – Meski usianya sudah 19 tahun, namun tidak ada perubahan signifikan yang terjadi di Provinsi Banten.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Profesor Tihami,
saat sarasehan refleksi 74 tahun kemerdekaan Indonesia dan 19 tahun membangun Banten di gedung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Banten, Senin (26/8/2019).
Menurutnya, meski telah terbentuk pada tahun 2000 yang lalu, masih banyak persoalan seperti, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pengangguran dan sosial di Provinsi Banten yang belum terselesaikan.
“Seharusnya dengan berdirinya Provinsi Banten ini, bisa menjadi alat untuk mewujudukan cita-cita warga setelah sebelumnya dibawah pemerintahan Provinsi Jabar,” ungkapnya.
Dikatakan Tihami, sejak berdirinya Provinsi Banten pada Tahun 2000, angka rata-rata pendidikan masih belum berbeda jauh saat Provinsi Banten melakukan pemekaran.
“Hingga Tahun 2018 kemarin, angka rata-rata pendidikan masyarakat Banten masih dibawah angka harapan, yakni pada angka 9,19 atau pada usia 3 SMP,” katanya.
Menurut Tihami, sudah empat kali pergantian kepala pimpinan atau Gubernur Provinsi Banten masih belum ada peningkatan yang signifikan untuk menuntaskan persoalan-persoalan.
“Ini apa sebabnya, apa karena disebabkan fasilitas, jalan, atau SDM-nya yang tidak memiliki capasity,” cetusnya.
Kemudian, lanjut Tihami, kemiskian di Banten juga terus meningkat, dimana saat ini, jumlah kemiskinan di Banten berada pada kisaran 5 persen.
“Tentunya ini menjadi catatan bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk menuntaskan kemiskinan. Angka 5 persen itu besar jika dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada,” pungkasnya. (Mas/Baehaqi).
