TANGSEL, (B1) – Lebih dari 145 orang pengusaha properti dari seluruh Indonesia dipastikan akan masuk sebagai Pengurus Korwil Ormas GEMPUR (Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor ). Ketertarikan para pengusaha properti yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia ( AP2ERSI) dikarenakan mereka merasa sejalan dengan visi misi Gempur, dalam hal pemberantasan korupsi dan pungli yang marak terjadi di masyarakat.
Kepada Bantensatu.co, Rabu (30/1/19), Ketua Umum Gempur Saprudin Roy menegskan, hal ini sejalan dengan program pemerintah soal pemberantasan korupsi.
“Selama ini para pengusaha properti selalu menjadi obyek pemerasan oknum pejabat saat hendak mengurus perijinan proyek perumahan maupun apartemen, hal ini yang harus segera diakhiri. Bahwa pengusaha adalah mitra pemerintah dalam membangun kebutuhan perumahan maupun apartemen bagi masyarakat,” ungkap pengusaha properti nasional ini.
Saprudin merasa mengerti dan memahami benar, kendala-kendala yang dihadapi pengusaha properti Indonesia. Khususnya terkait perizinan dan sertifikat perumahan.
“Keluhan kawan-kawan pengusaha properti di berbagai daerah, nyaris sama yakni soal tingginya biaya perijinan yang dikenakan kepada para pengusaha. Sebenarnya biaya resmi perijinan itu murah, tapi terlampau banyak biaya-biaya tak resmi yang dipatok oknum pejabat kepada pengusaha, sehingga biaya perijinan dan sertifikat menjadi tinggi. Bahkan bisa lebih dari sepuluh kali lipat dari biaya resminya, ini yang tidak boleh terjadi lagi kedepan,” tandasnya.
Menurutnya oknum-oknum pejabat kerap mempersulit pengusaha yang ingin mengurus perijinan proyek properti dengan alasan yang sering sekali tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada.
Ketika semua syarat-syarat dan prosedur perijinan sudah dipenuhi oleh pengusaha tetap saja para pengusaha properti harus mengeluarkan ‘pelicin’ yang nilainya tidak sedikit. Akibatnya harga jual properti jadi lebih tinggi.
“Kalau tidak ada pelicin jangan harap ijin bisa keluar. Hal-hal semacam ini kedepannya tidak boleh lagi terjadi,” harapnya.
Untuk itu, Ormas Gempur siap bersinergi dengan para pengusaha properti di seluruh indonesia, untuk memberantas praktek-praktek kotor para oknum birokrat yang selama ini banyak menyusahkan para pengusaha.
“Jika para pengusaha sudah memenuhi seluruh persyaratan perijinan tapi masih dipersulit yang ujung-ujungnya adalah permintaan upeti dari oknum pejabat, ini yang harus dilawan. Kalau perlu kita kerahkan puluhan ribu massa ormas Gempur untuk berdemo,” tukasnya.
Rencananya usai Pilpres, Ormas Gempur dan AP2ERSI akan melakukan deklarasi Anti Korupsi dan pungli di Jakarta. Dimana dalam deklarasi tersebut Ormas Gempur dan AP2ERSI akan menggandeng KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam memberangus praktek-praktek kotor di bidang perijinan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Nurcholis Fadilah salah satu pengusaha properti yang berdomisili di Bogor, Jawa Barat yang berencana bergabung dengan Gempur, menyambut baik rencana tersebut.
“Saya ikut dan siap bergabung dengan Gempur. Karena selama ini sebagai pengusaha saya juga kerap mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan,” pungkasnya. (Btl).
