PANDEGLANG, (B1) – Gubernur Banten, H. Wahidin Halim, pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan tanggap darurat bencana Tsunami Selat Sunda, di Provinsi Banten. Rakor membahas terkait rencana rehabilitasi dan rekontruksi.
Hadir diantaranya, Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita Dimyati Natakusumah, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.
Pemerintah harus melakukan rekontruksi dan rehabilitasi kepada masyakat yang menjadi korban tsunami Selat Sunda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah relokasi masyarakat ke tempat yang aman. Mengingat, gelombang tinggi dan erupsi krakatau belum bisa diprediksi kejadiannya.
“Sehingga harus ada relokasi ke tempat aman,” katanya saat memimpim rapat.
Namun, Gubernur menyarankan relokasi dilakukan tidak jauh dari tempat masyarakat saat ini tinggal.
“Supaya mereka (korban tsunami) hisa nyaman tinggal di tempat baru,” imbuhnya.
Gubernur mengatakan, saat ini, sudah banyak pihak yang menawarkan untuk memberikan bantuan kepada para korban untuk memperbaiki rumahnya. Atau membangun rumahnya kembali. Namun, Gubernur meminta Pemkab Pandeglang dan aparaturnya memberikan data pasti tentang jumlah rumah yang akan dibangun, lokasi pembanguan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut Bupati Pandeglang meminta bantuan Gubernur untuk segera membangun hunian sementara ataupun tetap bagi korban tsunami.
“Perekonominan masyarakat kami yang terkena bencana pulih pulih, saya minta bantuan Pak Gubernur untuk membangunkan hunian sementara maupun hunian tetap,” kata Bupati.
Bupati menjelaskan, akibat tsunami Selat Sunda di Pandeglang terdapat 1457 unit rumah yang terkena bencana. Dari jumlah itu, sebanyak 1071 kondisinya rusak berat dan rusak ringan. Setelah di survei, ada kebutuhan yang mendesak dibuatkan rumah hunian sementara (huntara) sebanyak 457 unit. Menurut Irna, kementrian BUMN RI bersedia membangun sebanyak 100 unit huntara.
Bupati meminta, huntara tersebut merupakan kebutuhan mendesak. Menurut Bupati, Akan menjadi permasalahan sosial baru apabila tidak segera dibangun.
“Akan timbul keresaahan bagi korban yang rumahnya belum bisa dihuni,” katanya.
Sementara itu, warga belum bisa membangun sendiri, karena kondisi dan perekonomian dalam proses bangkit.
Sebagaimana diketahui, Sabtu 27 Desember 2018, pesisir Barat Provinsi Banten terkena bencana tsunami Selat Sunda. Bencana tersebut, menimpa daerah di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.
Akibat bencana tersebut, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, hingga, Kamis, 3 Januari 2019 pukul 13.00 WIB, sebanyak 317 meninggal dunia, 709 orang luka-luka, 3 orang hilang, dan sebanyak 24.796 orang sampai saat ini berada dalam pengungsian.
Sementara kerugian material mencapai 1.581 unit rumah rusak, 37 buah hotel/villa rusak, 60 unit warung kuliner, 108 unit mobil rusak, dan 97 unit kendaraan roda dua rusak. (kom/santi).
