TANGERANG,(B1) – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, pada Jum’at (23/11/18), terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang digelar Kemenpora. Usai menjalani pemeriksaan, Dahnil Anzar Simanjuntak yang saat ini adalah Koordinator Jubir Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, menjelaskan detil kronologinya. Dahnil menyebut ada pihak yang sengaja mencari-cari kesalahan.
“Karena isunya sudah kemana-mana dan tidak positif, saya ingin menjelaskan beberapa hal.
Jadi saya itu diperiksa terkait kegiatan yang di agendakan Kemenpora dengan melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah,” terangnya.
Secara kronologis Dahnil Anzar dalam siaran persnya, Sabtu, (24/11/18) malam mengungkapkan, pada bulan September 2017 dirinya diundang Menpora Imam Nahrawi, Menpora telpon saya untuk hadir di rumah beliau. Kemudian saya datang dan ternyata ada juga Gus Yaqut Ketua Umum GP Ansor.
Kemudian mereka berdiskusi. Menpora menyampaikan kekhawatiran beliau terkait potensi konflik horisontal yang semakin meluas terkait isu anti-Pancasila, isu toleransi, dan tudingan Pak Jokowi anti-Islam, tudingan kriminalisasi para ulama oleh pemerintah Jokowi. Kemudian Imam Nahrowi menyampaikan bagaimana caranya supaya kemudian suasana menjadi lebih kondusif.
Salah satu yang beliau ingin lakukan adalah mempersatukan secara simbolik antara GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Pak Imam menawarkan dan mengajak bisa tidak kita mengadakan kegiatan bersama yang difasilitasi Menpora melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah.
Pada waktu itu saya menjawab bahwa saya harus mendiskusikan ini dengan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Karena di Pemuda Muhammadiyah keputusan adalah kolektif kolegial. Saya juga meminta nasihat pada bapak-bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pemuda Muhammadiyah akhirnya setuju usulan Menpora, untuk membantu Pemerintah karena ada potensi konflik horisontal, isu kriminalisasi ulama, supaya Pemuda Muhammadiyah tidak dianggap terlalu kritis atau anti-Jokowi, akhirnya pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah setuju. Biar suasana adem.
“Tapi hati-hati dan waspada, kami khawatir kalian dikerjain,” tandas Haedar Nasir Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan saat itu.
Karena saya sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tidak bisa berkegiatan dengan Kemenpora, sesuai UU Kepemudaan yang bisa berkegiatan dengan Kemenpora adalah berusia 16-30 tahun, sedangkan saya usianya 35 tahun, akhirnya dari situ Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah rapat dan menunjuk Ahmad Fanani (salah satu Ketua Pemuda Muhammadiyah) ditunjuk sebagai panitia kegiatan yang bekerjasama dengan Kemenpora dan GP Ansor.
Ahmad Fanani akhirnya yang berkomunikasi dengan Menpora. Kami kemudian diminta Kemenpora mengajukan proposal kegiatan, yang akhirnya Pemuda Muhammadiyah mengajukan proposal kegiatan Tabligh Akbar (di beberapa kota). Pemuda Muhammadiyah dikasih Rp 2 Miliar. Sedang dari GP Ansor Rp 3,5 Miliar.
“Kami membantu pemerintah dengan niat baik untuk meredam potensi konflik, tapi sekarang kami dituduh macam-macam seperti itu,” tandas Dahnil Anzar.
Sementara itu Ahmad Fanani selaku ketua panitia acara menjelaskan bahwa, sebenarnya di kontrak awal yang disampaikan Pemuda Muhammadiyah agendanya adalah Pengajian Akbar di beberapa kota, tapi Kemenpora minta acara berupa Apel Bersama Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor di Prambanan, agar bisa dihadiri Presiden Jokowi. Akhirnya kami ikuti saran Kemenpora, padahal kalau sesuai kontrak bentuknya Pengajian Akbar di beberapa kota.
“Kami tidak meminta acara itu, kami tidak meminta dana itu, Kemenpora yang kasih Rp 2 Miliar untuk memobilisir massa. Lalu kami dituduh korupsi. Kami punya harga diri. Hari ini kami langsung kembalikan duit Rp 2 Miliar ke Kemenpora,” pungkas Ahmad Fanani. (Les).
