TANGSEL, (B1) – Menyikapi dunia pendidikan khususnya pelaksanaan PPDB di Tangsel yang dinilai tidak transparan dan akuntabel, hingga membuat dunia pendidikan semakin memprihatinkan. Pospera Tangsel merasa, perlu kiranya Walikota Tangsel Airin R Diany untuk turun tangan.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari orang tua murid, karena mengaku masih adanya pungutan.
Dimana saat proses verifikasi penerimaan peserta didik baru, sistem online yang tidak bisa diakses dan seringkali down.
Jati Pramestianto, Ketua Pospera Tangsel mengatakan, pihaknya mendapat keluhan dari orang tua siswa di Tangsel, bahwa sistem PPDB sangat rentan pungutan oleh oknum yang mengatas namakan guru. Para orang tua dijanjikan meluluskan anaknya dengan membayar senilai antara Rp6 hingga Rp15 juta.
“Pospera Tangsel juga curiga, ada oknum-oknum tertentu yang berlindung, dengan oknum di sekolah ataupun pemerintah,” ucapnya.
Jati menambahkan, kejadian sistem down sudah terjadi berulang-ulang sejak 2 tahun lalu, saat PPDB online diterapkan di Tangsel.
“Sistem down ini aneh. Apalagi ini tahun ke 2, kok down lagi. Pospera merasa aneh karna kejadian ini terus terjadi setiap tahunnya. Pospera juga kecewa dengan sikap Pemkot Tangsel, yang seakan diam, seperti tidak peduli akan permasalahan yang terjadi,” tandasnya.
Jati mengatakan Pospera Tangsel berpikir bahwa Pemkot Tangsel tidak belajar dari kesalahan tahun-tahun sebelumnya. Pospera Tangsel menuntut Walikota Airin segera turun tangan dan bertanggung jawab atas kisruh PPDB.
“Copot Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Dia harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Pospera Tangsel mencurigai bisa saja sistim yang down disengaja oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Seharusnya Walikota berani bersikap seperti WH yang mencopot pejabat terkait, yang bermasalah. (pud/bay).
