TIGARAKSA, (B1) – LBH Situmeang adakan buka puasa bersam dan diskusi publik anti korupsi. Diskusi bersama organisasi penimbang hukum (oph) membahas mengenai Tim Pengawal Pengaman Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Kabupaten Tangerang, diadakan di Kantor LBH Situmeng Jl. Whedelia II Perum Tigaraksa Blok AI.IE 04/27, Desa Margasari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu, (30/5/18).
Dr.Bachtiar ahli hukum (HTN) mengatakan TP4D adalah kebijakan dari Kejaksaan Agung untuk merespon arahan presiden sewaktu di Bogor, pada 28 agustus 2015. Hal itu berkenaan dengan banyaknya anggaran yang tak terserap karena pejabat pemerintah takut menggunakan anggaran.
“Kadang kala perlu terobosan dari pemerintah. Namun demikian tidak jarang malah masuk domainnya deskripsi pengambilan kebijakan,” ucapnya.
Lanjutnya, hal itulah yang mendasari kenapa TP4D dibentuk. Tujuannya pmuntuk mencegah jangan sampai terjadinya penyelewengan anggaran.
Sisi lain juga dalam rangka merespon ketakutan dan kegamangan dari pejabat daerah dalam rangka menyerap anggaran.
Sifatnya memberikan bantuan teknis,konsultasi hukum terkait pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan, khususnya proses pembangunan.
“Politik hukumnya supaya pemerintah daerah tidak takut menggunakan anggaran tersebut. Karena temuan 2016 banyak sekali anggaran tidak terserap atau silpa,” tandasnya.
Secara teknis tim TP4D untuk memeberikan bimbingan teknis dan juga ikut melaksanakan monitoring. Terutama terkait pelaksanaan pembanguan sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang Akhmad Hidayat mengatakan, untuk TP4D pembenahannya harus dikedepankan. Dan juga apakah semua anggota TP4D mempunyai pengetahuan.
Yang menjadi persoalan juga TP4D harus diuji dulu, apakah sudah efektif dalam pelaksanaannya.
“Adanya TP4D kami welcome. Karena itu bagian dari aspek pembinaan, kehati-hatian selaku pengguna anggaran. Dan juga jangan sampai TP4D menjadi disain baru terhadap perilaku yang tidak baik,” ucapnya.
Sementara Anri Saputra Situmeang SH Direktur LBH Situmeang menjelaskan, TP4D Kejaksaaan negeri Kabupaten Tangerang yang anggotanya Ketua tim kas Intel dan tim pidsus, belum pernah sosialisasi ke masyarakat, SKPD. Dan Kesbangpol pun tidak mengetahui.
TP4D berdiri sejak tahun 2015 sudah berjalan hampir 3 tahun. Namun SKPD tidak mengetahui fungsi sesungguhnya dan tidak terialisasikan, apakah mendampingi/mengawasi proyek yang berjalan.
Permasalahannya adalah, apakah TP4D boleh ikut serta dari awal pelelangan tender proyek, apakah boleh ikut terlibat apa tidak.
“Harapan nya untuk TP4D harus bisa lebih terbuka lagi kepada teman teman elemen masyarakat,LSM, wartawan, bahkan pemborong. Agar semua tahu bagaimana caranya lebih aktif,” pungkasnya. (pudin).
