TANGSEL, (B1) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lakukan evaluasi kinerja KPPU. Acara bertempat di hotel Mercure, Serpong, Alam Sutera, Minggu (1/4/18) malam.
Hadi direktur persidangan KPPU mengatakan, evaluasi mmbahas berbagai kinerja KPPPU selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2017.
Dilakukan pemaparam kinerja 5 tahun terakhir. Diantaranya terkait hukum, pencegahan dan posisi.
“Apa saja yang sudah dilakukan dan kinerja sejak berdirinya KPPU,” ucapnya.
Goprera Panggabean Direktur Penindakan KPPU mengatakan, salah satu tugas KPPU adalah penyampaian saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Termasuk kebijakan dan peraturan dari walikota, gubernur, apabila ada kebijakan yang tidak sejalan dengan UU nomor.5.
“Kita berwenang untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Tapi saran tidak mengikat, ada yang patuh dan menunda kebijakannya. Ada pula yang tidak melaksanakan kebijakan, karena kekuatan saran kita tidak mengikat,” tandasnya.
Tentang penegakan hukum dilakukan, apabila terjadi pelanggaran terhadap UU no.5. Dalam UU No.5 sudah diatur hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran/jasa. Bila ditemukan ada pelanggaran KPPU bisa melakukan penegakkan hukum.
KPPU berwenang sejak melakukan penelitian,penyidikan sampai dengan memutuskan terjadi pelanggaran. Dan juga berwenang menjatuhkan saksi administratif termasuk, denda minimal Rp1 miliar maksimal Rp25 miliar.
Untuk proses masih banyak hambatan yang dialami. Pelanggaran untuk penegakan hukum karena kewenangannya masih terbatas. Karena kewenangan hanya menggeledah dan tidak bisa sampai menyita.
“Dan juga sanksinya juga sangat kecil, dan nilainya belum maksimal,” imbuhnya.
Untuk gambaran, perkara yang dilakukan KPPU sejk tahun 2000-2017 ada 359 perkara yang ditangani. Awal tahun 2018 perkara yang ditangani atas laporan yang di sampaikan kepada KPPU sebanyak 300 laporan. Selanjutnya perkara yang ditangani atas dasar inisiatif KPPU sebanyak 43. (pudin).
