SERANG, (B1) – Masyarakat Padarincang yang tergabung dalam Syarekat Perjuangan Rakyat (SAPAR) masih komitmen tolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di gunung Gunung Praksak, Desa Batu Kuwung Kecamatan Padarincang.
Berdasarkan hasil musyawarah, Rabu (14/3/18), di majelis Pon-pes Darul Murakobah yang dihadiri ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, santri dan mahasiswa menghasilkan beberapa poin kesepakatan.
Rendi salah satu motor penggerak penolakan mengatakan, pernyataan Wakil Bupati, Pandji Tirtayasa yang termuat dalam sebuah koran di Banten tertanggal 9 maret
2018 lalu, bertolak belakang dengan apa yang disampaikam di forum mediasi saat itu.
Di media tersebut Wakil Bupati Pandji Tirtayasa menyatakan, masyarakat tidak diajak bicara, ada kegiatan di lingkunganya. Makanya perusahaan kalau masih yakin baik dilanjutkan, obati dulu luka masyarakat.
Padahal, lanjut Rendi, dalam forum mediasi tersebut pihak perusahaan yang diwakili tenaga ahli ITB tidak bisa meyakinkan keamanan ke masyarakat soal teknis pengeboran panas bumi.
Dalam forum tersebut masyarakat sudah tidak ingin diberi sosialisasi, tetapi ingin segera dihentikan proses eksplorasi Geothermal di gunung prakasak.
“Obat Luka bagi Kami adalah ‘Hentikan Proyek Eksplorasi PLTPN PT. SBG di Gunung Prakasak,” tegasnya, Kamis, (15/3/18).
Dikatakan Rendi, penolakan yang dilakukan masyarakat Padarincang, memiliki landasan hukum Syara, Sosial, Adat dan Budaya di Padarincang, serta yang paling utama UUD 19945 dan Pancasila.
“Secara teknis tim ahli dan konsultan yang dihadirkan perusahaan, tidak cukup meyakinkan bahwa proyek PLTPB akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena dinilai kontradiktif dengan demografi, topografi ataupun kondisi geografis, serta kultur dan sosial budaya,” bebernya.
Untuk itu kata Rendi, masyarakat melalui Sapar akan terus menggalang kekuatan sampai izin eksplorasi dan eksploitasi dicabut.
“Jika perusahaan memaksakan kehendak sendiri dengan terus mengoperasikan alat berat di gunung prakasak, maka masyarakat akan melakukan aksi penghadangan di lokasi,” ancamnya.
Dikatakan hadir saat musyawarah diantaranya, Ustad Aunillah (Pimpinan Ponpes Barkatul Ad’ya), Ustadzah Eha Suhaemi/Umi Eha (Pimpinan Ponpes Furu Raudatul Bakiat), Ustad Saiful Azizi (Pimpinan Ponpes Daarul Murakobah), Ustad Ahmad, Ustad Ibin, Tokoh Masyarakat Padarincang, Hj. Doif, Abah Toha, Abah Mad, Kang Mami serta tokoh pemuda Yang lainnya.
“Intinya masyarakat punya tekad yang kuat dalam mempertahankan kelestarian tanah kelahirannya. Kami sadar ini adalah Perjuangan mulia. Kami harapkan pihak perusahaan untuk tidak memaksakan kehendak. Juga kepada pemegang kebijakan untuk tidak mengabaikan suara rakyat,” pungkasnya. (faiz).
