TIGARAKSA, (B1) – Sebanyak 15 ambulance gratis siap melayani masyarakat se Tangerang Raya. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Ananta Wahana, saat launching layanan Ambulance Gratis Holopis Kuntul Baris, Sabtu (3/3/18) di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kabupaten Tangerang.
Menurut Ananta, mobil ambulance tersebut merupakan donasi dari para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) PDI Perjuangan sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di wilayah Tangerang Raya.
“Ini adalah tindak lanjut instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri,” kata Ananta.
Lanjut dia, Ambulance tersebut diberi nama Holopis Kuntul Baris karena didasari dengan kerjasama dan gotong royong dari sejumlah caleg sekaligus menjawab keinginan komunitas yang tersebar di Tangerang Raya.
“Holopis Kuntul Baris sendiri adalah pesan Bung Karno yang artinya bekerjasama atau gotong royong. Kami mengumpulkan kawan-kawan yang ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Ini juga sekaligus jawaban kita atas keinginan teman-teman komunitas,” tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa para calon pemimpin harus mampu melayani masyarakatnya. Pelayanan kesehatan dengan meluncurkan ambulance gratis menurutnya hal yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan masyarakat.
“Kita mengumpulkan pendapat, dan ternyata keluhan teman-teman jika ada kecelakaan itu kesulitan transportasi seperti Ambulan. Jadi sekarang jika butuh Ambulan langsung kita berikan, Ini prinsip semua caleg disini yang mau mengabdi untuk masyarakat,” tandasnya.
Adapun kegiatan terselenggara di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis dan mengusung tema “Demokrasi Tanpa Korupsi” serta menghadirkan empat narasumber dari berbagai elemen penggiat anti korupsi. Empat nama narasumber tersebut yakni Bondan Gunawan (Ketua Forum Demokrasi), Ade Irawan (ICW), Ito Prajna (Intelektual Universitas Pertahanan), dan Gus Imron (Ketua PW GP Ansor Banten).
Intelektual Universitas Pertahanan, Ito Prajana memaparkan, tindak pidana korupsi tak hanya merambah dunia politik. Korupsi juga masuk ke wilayah pertemuan antara politisi dan birokrat, yakni kebijakan publik.
Menurutnya, di tengah berbagai imaji dan sikap ekspresif yang dilakukan begitu banyak elemen masyarakat yaitu “Demokrasi tanpa Korupsi” menjadi material dan sangat relevan dalam kondisi saat ini.
“Saya rasa bahwa di republik ini yang bisa melakukan korupsi adalah oknum eksekutif, yudikatif, legislatif dan para oknum pengguna anggaran negara,” katanya.
Kendati ada cukup banyak studi dan tulisan yang mengkaji isu demokrasi dan juga perihal korupsi tapi sedikit sekali studi yang memberikan fokus pada korupsi di dalam proses demokrasi itu sendiri.
Ada begitu banyak elemen masyarakat di berbagai pelosok nusantara dan sebagian penyelenggara kekuasaan yang memiliki keinginan kuat untuk menaklukan korupsi, ada cukup banyak ide, gagasan, cara, alternatif dan upaya untuk membangun inisiatif anti korupsi serta mengalirnya dukungan yang begitu masif dari publik. (les).
