SERANG, (B1) – KPUD Kota Serang dituntut lebih pro Aktif terkait data pemilih. Terlebih adanya perbedaan data pemilih sementara saat data Pilgub Banten dengan di Pilkada Kota Serang.
Demikian diungkapkan Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Eko Supriatno, saat kinerja mengkritisi KPU dan Panwaslu Kota Serang.
Menurutnya, Pengelolaan data pemilih menjadi penting (komprehensif, akurat, dan mutakhir), agar tidak muncul data pemilih fiktif yang ujung-ujung merugikan kualitas demokrasi di Pilwalkot kota Serang.
” Penetapan DPS menjadikan syarat para juru kampanye menghitung suara dari sekarang. Sebab, dengan adanya penghitungan tentatif maka bisa dijadikan kerangka acuan,” ujarnya, Senin (26/03/18).
Dikatakan, banyak masalah ditemukan di lapangan salah satunya soal data pemilih. Warga yang berpindah domisili dan belum melakukan perekaman. Tak ketinggalan, kaum penyandang cacat yang memiliki hak pilih juga tidak boleh diabaikan dalam proses penyusunan DPS.
” Belum lagi Advertisment. Masalah program KTP elektronik yang tak kunjung tuntas, warga yang masih beridentitas ganda, pemilih ganda, hingga kinerja penyelenggara pemilu di tingkat pusat sampai Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang belum optimal. Bahkan juga anggaran KPU yang belum jelas pencairannya. Itu semua harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Untuk Panwaslu, seharusnya sudah mulai bekerja dalam pengawasan dan Panwaslu juga harus bersikap agresif. supaya ribut-ribut menyangkut daftar pemilih tidak terjadi lagi menjelang pemilu. Panwaslu telah merekomendasikan kepada KPU terhadap Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) untuk pencocokan dan penelitian (Coklit).
Kriteria utamanya kata Eko, untuk mengukur apakah proses pemilu itu berjalan dengan baik adalah harus free, fair and competitive. dalam Pemilu itu semua orang punya hak konstitusional. Apa yang bisa dilakukan jika di hari H nanti ada tambahan ratusan pemilih
” Para penyelenggara Pemilu, bisa memonitor dan memperbarui database pemilih. Jadi,database diperbaiki dan dimonitor setiap hari. Para pemilih juga pasti ada yang belum punya KTP dan hanya membawa surat keterangan, ini juga harus dikoordinasikan dengan pejabat pembuatnya. dengan pengelolaan database yang baik, para penyelenggara Pemilu juga bisa meminimalisir potensi pelanggaran karena kesalahan data pemilih,” pungkasnya. (faiz).
