SERANG,(B1) – Anggota DPD RI fraksi Partai Demokrat, Ahmad Subadri, meminta pemerintah bersikap fair menyikapi dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI Banten. Hal itu disampaikannya saat menghadiri diskusi KNPI kubu Ali Hanafiah di Sekretariat DPD RI, pendopo gubernur lama, Serang, Rabu, (28/2/18).
Kehadirannya ke acara diskusi lanjutnya, sebagai bentuk dukungan dirinya terhadap program kepemudaan oleh DPD KNPI kubu Ali Hanafiah.
“Saya liat ini sangat antusias para pemuda di Banten, maka saya pikir nanti harus diintensifkan. Pemuda di Banten sangat potensial, punya semangat. Ini perlu mendapat perhatian terutama kepada pembuat kebijakan di Provinsi Banten,” katanya.
Terkait dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI, Subadri menegaskan, hal tersebut tidak perlu untuk dipermasalahkan. Ia meminta kepada pemerintah untuk bisa bersikap fair dan harus bisa memfasilitasi kedua belah pihak.
“Silahkan tunjukan jati diri masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Banten, Ali Hanafiah menyatakan bahwa kubunya merupakan pemegang SK Kemenkumham terkait logo dan nama KNPI Banten.
“Sudah jelas ada surat Kemenkumham, maka dari itu kami tidak perlu lagi mempersoalkan terkait nama dan logo,” klaimnya.
Ia pun dengan tegas menyatakan, pihaknya tidak terlalu peduli apabila nanti pihaknya tidak mendapatkan dana hibah dari pemerintah.
“Kami buktikan, tanpa dana hibah atau dukungan pemerintah pun kami masih mampu bergerak. Kami tidak butuh lagi dana hibah apabila itu menjadi polemik dan cacian dari masyarakat,” ujarnya.
Ali menyatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak dengan program-program kepemudaannya kendati tidak di sokong melalui dana hibah.
“Kami di KNPI bukan mencari dana hibah. Kami di KNPI untuk berkarya, silahkan kepada pihak lain yang memang butuh dana hibah tersebut. Silakan pertanggungjawabkan,” pungkasnya. (faiz).
