SERANG, (B1) – Polda Banten dan perusahaan pembiayan Kredit plus adakan diskusi Peraturan Kapolri no 8 tahun 2011 dan Undang-Undang tahun 1999, tentang Fidusia.
Direktur Kredit plus Hery Susanto mengatakan, perusahaan yang bergerak bidang pembiayaan multi guna harus mengerti konsep, agar tidak melenceng melanggar hukum.” Perusahaan yang melakukan bisnis Fidusia harus mengerti konsep. hal itu agar tidak melanggar hukum,” katanya.
Diakatakan, komunikasi keselarasan pemahaman antara perusahaan dan kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi akan mejadi lebih efektif sesuai dengan peraturan.”Keselarasan pemahaman antara perusahaan keredit dengan kepolisian, jauh akan bisa lebih efektif saat pelaksanaan eksekusi,” tukasnya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Banten AKBP Zaenudin mengatakan, diskusi penting yang hasilnya untuk diketahui masyarakat. Sebab belum banyak orang pagam dengan fidusia. Boleh dikatakan fidusia adalah kreditur menyerahkan barang kepada debitur dan barang tersebut menjadi milik Debitur.
“Ini harus dipahami oleh masyarakat, bahwa ketika melakukan perjanjian oleh perusahaan pembiayaan atau “lising”, harus faham bahwa barang itu bukan miliknya,” ungkapnya.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto yang hadir sebagai pemberi materi mengatakan, tehnik dan sterategi eksekusi objek Fidusia dan non Fidusia masyarakat harus mengerti konsep fidusia agar dijauhkan dari tindakan melanggar hukum.
“Sosialisasi fidusia akan menguntungkan kedua belah pihak, baik pembiayaan maupun konsumen itu sendiri. Pengamanan eksekusi yang benar akan menjauhkan kedua belah pihak dari pelanggaran hukum atau tindakan yang mengarah ke pidana,” tandasnya. (faiz/mg)
