SERANG, (B1) – Ratusan Warga Tanggul Jaya Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang menginginkan relokasi. Hal itu dinilai cukup beralasan, karena rumah yang mereka huni saat ini jauh dari kata layak.
Berdasarkan pantauan di Lokasi, ratusan rumah yang dibangun diatas bantaran sungai Cibanten tersebut terlihat kumuh dan berukuran dibawah standar.
Model bangunan yang rata-rata berasal dari kayu tersebut, menambah ketidaksempurnaan kontruksi bangunannya. Menurut pengakuan beberapa warga, satu rumah yang berukuran 4×5 meter itu rata rata diisi oleh 7-10 anggota keluarga.
Mereka terpaksa tetap menghuni rumah tersebut lantaran tidak memiliki tanah untuk membangunnya. Selain itu tidak adanya kepastian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, menjadi alasan kedua mengapa mereka tetap bertahan.
Informasi yang diperoleh, sebanyak 257 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang tersebut rata-rata hidup mengkhawatirkan, karena ukuran rumah yang sempit dan bangunan rumah yang didominasi oleh kayu mengakibatkan keadaan rumah cepat rapuh sehingga kemungkinan terjadinya roboh bisa terjadi setiap waktu.
Warga mengaku bingung untuk memperbaiki huniannya itu karena penghasilan mereka sangat minim sehingga jika memiliki uang, mereka lebih baik membelanjakannya untuk keperluan dapur dibandingkan dibelanjakan untuk biaya perbaikan rumah, sebab untuk makan sehari-hari saja masyarakat di kawasan tersebuy mengaku masih merasa kesulitan.
“Saya sudah lama menempati rumah ini, tapi tidak pernah ada yang perhatian dari pemerintah,” ungkap Daeng Marola, ditemui di rumahnya di Tanggul Jaya, Senin (14/8/17).
Ia berharap, ada sikap dan kepastian dari Pemkot Serang sebab, ratusan nelayan di perkampungan itu kehidupannya jauh dari kata standar. Menurutnya, memang awalnya mereka perantau, namun, sejak 7 tahun silam mereka resmi menjadi warga Kota Serang.
“Saya punya anak 2, cucu 5. Semuanya tinggal di rumah yang berukuran kecil ini,” ucapnya.
Hal senada dikatakan, Harmastati, wanita berusia 43 tahun ini merasa tidak diperhatikan baik oleh pihak RT maupun Kelurahan.
Ia mengaku, rumah kumuh yang ia tempati statusnya milik orang lain sehingga setiap bulannya harus bayar kepada pemilik.
“Dulu katanya mau direlokasi, tapi sampai saat ini tidak ada. Saya berharap ada bantuan atau kepastianlah, kalau direlokasi kita sudah siap,” ujarnya.
Kejadian serupa juga dialami warga Tanggul Indah. Dimana ratusan rumah tangga yang tinggal diwilayah tersebut, merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah karena tidak ada pembangunan yang dilakukan di tempat tersebut.
Setiap harinya mereka harus hidup dengan keadaan kumuh dan kotor.
“Kami merasa tidak diperhatikan, posisinya memang dekat dengan Serang Kota, namun, dari dulu kami hidup begini saja, tidak pernah ada Walikota kesini, Gubernur kesini, bahkan sampai pihak Kelurahannya pun, kami tidak pernah melihat mengunjugi kampung kami,” kata Tokoh Masyarakat Tanggul Indah RT 01 RW 02, Diman, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, ratusan kepala keluarga di Lingkungan tersebut terpaksa harus hidup seadanya karena kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Menurutnya, menjalani hidup dengan keadaan seperti itu harus mereka relakan karena ratusan masyarakat tersebut sudah berupaya untuk menyampaikan hal itu kepada Kelurahan tetapi tidak ada tindak lanjut yang jelas.
“Kami ini sehari mencari Rp50 ribu saja susah, bagaimana bikin rumah, makanya wajar banyak rumah yang jelek dan tidak layak huni. Sampai saat ini kami belum menerima bantuan apapun dari aparat Kelurahan maupun Pemkot dan Pemprov Banten,” tuturnya.
“Kalau status tanah ini jelas milik kami, bangunan rumah disini paling besar 10×12 tapi rata-rata ukuran rumah kami 9×8 meter. Bantuan PKH dan Jamsosratu juga semuanya tidak mendapatkan,” sambungnya.
Terpisah, Lurah Banten, Tb Harun, membenarkan jika ada sekitar 257 kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layakk huni di wilayahnya. Menurutnya, pihgaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merekomendasikan kepada aparat Kecamatan dan Pemkot Serang, namun tidak pernah ditanggapi.
Dari 257 itu, kata Harun, tersebar disemua lingkungan di Kelurahan Banten dengan jumlah paling dominan di Tanggul Indah.
“Kami selalu menyampaikan di Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota bahkan Provinsi, hasilnya sama saja, bahkan karena tidak ditanggapi jumlah warga miskin disini justru semakin banyak,” katanya.
Ia menegaskan, dari jumlah 15 ribu warga Kelurahan Banten, hanya 30 persen yang mendapatkan bantuan.
Padahal Pemkot sudah mengetahui jika daerah Banten tersebut paling rawan kalau membicarakan soal daerah yang kumuh, miskin dan tidak laik huni.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosial Kota Serang, Agus M Arif mengatakan, jika memang ditemukan warga yang memiliki rumah tidak laik huni maka segera laporkan ke Dinsos Kota Serang.
Itu dilakukan agar segera disikapi olehnya dengan langsung diusulkan. Namun, dia menghimbau kepada semua Lurah di Kota Serang agar memperhatikan kriteria penerima RTLH tersebut, seperti memiiki surat tanah dan tidak dibangun di dekat perairan.
“Kalau ingin dibantu rumah tersebut keadaannya memang benar-benar tidak liak huni, bantuan sosial kemiskinan juga bukan hanya di Dinsos tetapi ada di SKPD lain di Kota Serang. Sehingga warga juga harus memaksimalkan di SKPD terkait,” ujarnya. (Arai).
