Soal Aset, Akademisi Sebut Pemkab Serang Tidak Taat Hukum

  SERANG, (B1) – Belum adanya pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus menuai polemik. Sejumlah pihak menilai, seharusnya diusia Kota Serang yang memasuki ke-13 tahun, persoalan aset tersebut sudah selesai. “Polemik penyerahan aset Pemkab Serang yang ada di wilayah Kota Serang seharusnya tidak terjadi apabila Pemkab Serang taat hukum. Tetapi yang terjadi justru Pemkab Serang seolah mengajarkan kepada rakyat untuk melawan hukum,” kata akademisi STIE Banten, Didi Wandi melalui press release, Jumat (24/1/2020). Sesuai peraturan undang-undang, lanjut Didi, seharusnya dalam kurun waktu lima…

454 kali dilihat, 454 kali dilihat hari ini

Read More

Saling Sindir Ketua DPRD Kabupaten Vs Kota Serang Soal Aset

  SERANG,(B1) – Sengketa aset antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Serang memanas. Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten Serang, bahwa aset yang belum diserahkan dari Pemkab ke Pemkot Serang tidaklah lebih dari 5 persen. Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum beralasan, bahwa belum diserahkannya 5 persen aset Kota Serang yang berada di Kabupaten Serang, karena aset tersebut masih digunakan untuk pelayanan masyarakat. Menanggapi ucapan Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi beberapa waktu lalu di media, Bahrul Ulum menilai, apa yang diungkapkan Budi Rustandi hanya berdasarkan nafsu dan tanpa logika. “Sudahlah biarin,…

587 kali dilihat, 587 kali dilihat hari ini

Read More

Pemkot Serang Pertemukan Pengusaha Ternak dengan Masyarakat

  SERANG, (B1) – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memanggil 11 perusahaan ternak ayam yang ada di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Curug dan Walantaka, kemarin. Hal tersebut dilakukan, atas adanya aduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan ternak ayam di lingkungan tersebut. Selain mengumpulkan para pengusaha ternak ayam, rencananya hari ini Pemkot Serang juga akan memanggil dan mempertemukan pengusaha ternak ayam dan masyarakat di Pemkot Serang. “Saya panggil pengusaha ini bukan berarti Pemkot Serang pro. Tapi untuk mencari jalan tengah. Besok (hari ini), saya akan pertemukan antara pengusaha dan masyarakatnya,…

289 kali dilihat, 287 kali dilihat hari ini

Read More

Gubernur Banten Pertahankan Keberadaan Honorer

  SERANG, (B1) – Gubernur Banten Wahidin Halim bersikukuh akan mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten. Hal itu, menyusul dengan adanya rencana penghapusan pegawai selain PNS dan P3K di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI. Gubernur Banten, justru ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer. “Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak…

31 kali dilihat, 31 kali dilihat hari ini

Read More

Bupati Serang Pastikan Beasiswa PTN Bertambah

  SERANG, (B1) – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyatakan kebanggaan,.atas prestasi para mahasiswa penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, yang kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan Universitas Indonesia (UI). Tatu pun memastikan, tahun ini akan menambah beasiswa perguruan tinggai negeri (PTN) bagi mahasiswa baru. Menurut Tatu, para mahasiswa penerima beasiswa memiliki rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 3,6 poin atau sudah memasuki kategori cum laude. “Terima kasih kepada para mahasiswa penerima beasiswa dari Pemkab Serang, telah membuat saya bangga. Para mahasiswa telah menunjukkan prestasi membanggakan selama…

2,769 kali dilihat, 1,340 kali dilihat hari ini

Read More

Ini Klarifikasi Beredarnya Cuplikan Video Bupati Tangerang di Medsos

  TIGARAKSA, (B1) — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang mengklarifikasi terkait beredarnya cuplikan video Bupati Tangerang A Zaki Iskandar di media sosial dengan judul ‘Hearing Bupati dan Aktifitas Belum Terbitnya Perda Pesisir PZWP3K’. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tini Wartini menjelaskan, cuplikan video yang seolah-olah Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar marah-marah pada saat hering dengan perwakilan masyarakat Teluknaga dan salah-satu LSM di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, itu hanya sepotong dari rangkaian acara hearing tersebut. Kronologis kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, pukul 09.00 s/d…

4,440 kali dilihat, 2,756 kali dilihat hari ini

Read More

Bupati dan Kapolresta Tangerang Tinjau Gedung Polres Baru

  TIGARAKSA, (B1) – Bupati Tangerang A Zaki Iskandar, meninjau dan berkeliling ke ke pembangunam gedung Polres Kota Tangerang. Bupati ditemani Kapolresta Tangerang Kombes, Pol, H. Ade Ary Syam Indradi, Kamis (23/1/20). Bupati Tangerang A zaki Iskandar mengatakan, gedung polresta baru dilengkapi dengan berbagai fasilitas teknologi informasi yang canggih. Sehingga dinamakan gedung ‘smart building’. Lanjut Zaki, pemanfaatan teknologi informasi, agar dapat menjadi motivasi kepada anggotanya agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. “Semoga dengan adanya gedung smart building Polresta Tangerang ini, dapat lebih meningkatkan…

6,190 kali dilihat, 2,720 kali dilihat hari ini

Read More

Bamsoet: Re-Branding MPR RI Diperlukan Agar Tidak Ketinggalan Zaman

  JAKARTA, (B1) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo akrab disapa Bamsoet menilai, perlu dilakukan re-branding MPR RI yang akan memasuki usia ke-75 tahun pada tahun 2020. Tujuannya, agar MPR RI bisa tampil lebih segar, menarik, dan tak ketinggalan zaman. “Banyak kalangan, khususnya millenial, yang tak mengetahui apa itu MPR RI. Lembaga ini seperti ada dan tiada, akibat tidak punya branding yang kuat di masyarakat. Dengan melakukan re-branding akan membuka lembaran sejarah baru bagi wajah MPR RI agar menjadi lebih mengakar dan menancap di hati publik,” ujar Bamsoet saat menerima MarkPlus.Inc…

11,098 kali dilihat, 2,677 kali dilihat hari ini

Read More

Korpri Kabupaten Tangerang Adakan Raker

  TIGARAKSA, (B1) – Moch. Maesyal Rasyid atau yang lebih dikenal Rudi Maesyal selaku Ketua Umum Korpri yang juga Sekda Kabupaten Tangerang, buka Rapat Kerja (Raker), Korpri di Hotel Lemo Kelapa Dua, Rabu, (22/1/20). Rudi Maesyal mengatakan, diketahui Korpri adalah lembaga atau organisasi di luar kedinasan. Harus membedakan mana yang menjadi tugas kedinasan dan tugas di luar kedinasan karena Korpri di luar dari lembaga kedinasan. Tetapi bisa memberikan kontribusi kepada semua masyarakat, semua golongan, dan semua komponen yang harus kita berikan layanan dan perhatian. “Walaupun ini lembaga di luar kedinasan…

2,116 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Read More

Ini Kata Ketua BK DPRD Kota Tangerang Terkait Sidak Kavling DPR

  TANGERANG, (B1) – Terkait beredarnya vidio inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh wakil pimpinan dan beberapa anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Tangerang beberapa waktu lalu, timbulkan ‘miss’ persepsi di masyarakat. Ketua Badan Kehormatan (BK) Kota Tangerang Andri S Permana dalam keterangan persnya di gedung DPRD Kota Tangerang, menjelaskan, sidak itu berdasarkan hasil intruksi dari pimpinan DPRD Kota Tangerang atas adanya laporan dari masyarakat yang masuk ke lembaganya baik lisan maupun tulisan. “Dalam melakukan sidak itu, pada prinsipnya menjalankan apa yang menjadi perintah pimpinan,” ujar politisi PDI Perjuangan…

9,784 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Read More

Honorer Ditiadakan, Ketua Forum: Pengangguran Tambah Banyak

  SERANG, (B1) – Komisi II DPR RI dan Kementerian PAN-RB dikabarkan sepakat menghilangkan status tenaga honorer di instansi pemerintahan. Dikutip dari halaman resmi DPR RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyatakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada istilah tenaga honorer selain PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat, kedepannya secara bertahap, tidak ada lagi jenis pegawai seperti…

1,546 kali dilihat, 18 kali dilihat hari ini

Read More

Ketua MPR RI: Pokok-pokok Haluan Negara Jadi Arah Kebijakan Strategis Pembangunan

  JAKARTA, (B1) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan setelah mengalami empat kali perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Fungsi GBHN digantikan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. “Dalam Lampiran UU No. 17/2007, Bab Pendahuluan angka 4 dan 5 disebutkan: Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa…

20,924 kali dilihat, 2,675 kali dilihat hari ini

Read More