OPINI - Bantensatu

Sultan yang Menyumbang Rakyat yang Diinjak Injak, Renungan Untuk Rempang dan Galang

| 21 September 2023 bantensatu

Catatan; H. Dheni Kurnia ADALAH RAJA NEGERI MELAYU Yang Dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin, atau lebih dikenal sebagai Sultan Syarif Kasim II, tercatat dalam sejarah negara ini, sebagai penyumbang terbesar di awal kemerdekaan Indonesia. Sultan Siak Sri Indrapura (sekarang Kabupaten Siak Sri Indrapura) yang mangkat April 1968, dalam usia 60 tahun, adalah Sultan ke-12. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hasyim. Sultan Syarif Kasim II merupakan pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, tak lama setelah proklamasi. Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Siak yang diajarkan sejak Sekolah Dasar, sebagai…

Menuju Transportasi Massal yang Aman dan Nyaman melalui Internet of Things pada BisKita Trans Pakuan

| 26 Agustus 2023 bantensatu

Penulis : Rizky Hawarinanda S.IP Kemacetan lalulintas merupakan permasalahan kota besar yang dirasakan setiap tahunnya khususnya kota metropolitan. Dalam berbagai kajian dan survai secara konsisten khusunya wilayah Jakarta dan Bogor salah satu kawasan yang selalu masuk dalam daftar kota termacet di dunia dan menduduki 5 besar kota termacet di Indonesia. Dampak dari adanya kemacetan yaitu terjadinya kerugian ekonomi di wilayah Jabodetabek sebesar Rp 71,4 triliun per tahun. Hitungan ini berdasarkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) dan menghabiskan banyak waktu keseharian masyarakat. Selain itu, berpengaruh terhadap meningkatnya stress dan penurunan kesehatan…

Komitmen Pemberantasan Korupsi KPK dalam Tantangan Tahun Politik

| 21 Agustus 2023| 21 Agustus 2023 bantensatu

Oleh : Firli Bahuri KPK menyadari sepenuhnya bahwa tahun politik menjadi salah satu periode yang rawan terjadinya korupsi. Dimana proses demokrasi politik dalam perhelatan pemilu, setidaknya melibatkan tiga unsur: penyelenggara, peserta, dan pemilih. Unsur pertama, Penyelenggara pemilu oleh KPU dan Bawaslu, yang berperan penting untuk memastikan kelancaran proses demokrasi yang “langsung, umum, bebas, dan rahasia,” serta tentunya harus terlaksana secara jujur dan berintegritas. Dalam histori penanganan perkara oleh KPK tercatat adanya perkara yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu tersebut. Oleh karenanya, untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai integritas bagi jajaran di KPU…

Perang Badar Terhadap Korupsi

| 23 Juli 2023| 23 Juli 2023 bantensatu

Oleh : H. Firli Bahuri Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional, menghasilkan produk hukum yang sarat dengan unsur adil dan rasa keadillan baik bagi pelaku maupun rakyat Indonesia, sehingga jalannya proses hukum tidak ‘gaduh’ agar stabilitas pembangunan nasional tetap terjaga. Sabtu 22 Juli 2023, segenap bangsa Indonesia khususnya insan Adhyaksa, tengah bersuka cita memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63. Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional yang diusung sebagai tema besar peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 tahun ini sangat tepat, mengingat penegakan hukum yang tegas…

Menebar Legasi Pemberantasan Korupsi

| 17 Juni 2023 bantensatu

Oleh : Firli Bahuri Terkait gugatan yang diajukan oleh saudara nurul gufron, salah satu pimpinan KPK tentang masa jabatan pimpinan KPK, sesungguhnya bukan lah dimaksudkan untuk menambah 1 tahun masa jabatan, tetapi lebih karena adanya keharusan untuk mengintegrasikan pemberantasan korupsi dalam kerja Rumpun eksekutif. Hal ini sesuai dengan semangat revisi undang – undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang telah diubah menjadi undang undang nomor 19 tahun 2019. Sehingga substansi dari keputusan mahkamah Konsitusi adalah integrasi kerja pemberantasan korupsi dalam rumpun kerja lembaga eksekutif. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan…

Perlunya Optimalisasi dan Intensifikasi Pembinaan Moral Anggota Polri

| 27 Mei 2023| 27 Mei 2023 bantensatu

Oleh: Irjen Pol Sisno Adiwinoto. Sekarang ini Tingkat Kepercayaan Publik kepada Polri sudah meningkat lagi, setelah menurun drastis dari sktr 80% menjadi dibawah 60 % dan sekarang sudah meningkat pada posisi 60%lebih. Penurunan tingkat kepercayaan publik tersebut akibat adanya “oknum anggota Polri yang berperilaku tercela dan terekspose viral dimedia”. Para pengamat menyatakan bahwa penurunan tingkat kepercayaan publik kepada Polri tersebut akibat “kelemahan pembinaan moral” dan ada pihak yang selalu mengkaitkan dengan “kurangnya pemahaman Pedoman Hidup Tribrata dan Pedoman Kerja Catur Prasatya” oleh anggota Polri. Sesungguhnya sejak dulu *anggota Polri…

Mahasiswa Sebagai Penerjemah Realitas Politik Kebangsaan

| 15 Mei 2023 bantensatu

Oleh : Rizky Hawari Nanda Kondisi politik bangsa Indonesia selalu memunculkan paradigma baru bagi masyarakat dan publik saat ini, baik kepada pengamat, penikmat, bahkan sampai kepada mereka yang buta terhadap jejak politik. Pada mereka yang buta terhadap politik maka akan memaknainya sebagai salah satu pagelaran yang dipertontonkan melalui perebutan kursi kekuasaan yang diselenggarakan oleh berbagai macam partai politik (PARPOL) yang diselenggarakan beberapa tahun sekali. Pada penikmat hingga pengamat tentunya ada perbedaan tersendiri dalam memaknai terminologi perihal politik. Ada semacam perbedaan pemahaman tentang konteks politik yang kemudian diberlakukan oleh sample…

Hattric versus Freekick Ala Muhaimin Iskandar

| 19 Maret 2023 bantensatu

Oleh : Drs Jayanto Arus Adi MM. Gus Muhaimin Iskandar diambang hattrick. Ya, termilogi hattrick seperti menjadi analogi yang pas bagi debut dan kiprah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini. Hattrick adalah narasi untuk menyebut mereka yang mencetak goal tiga kali dalam satu laga, yakni sepak bola. Di kolom ini, Catatan Jayanto Arus Adi saya ingin menukil spirit serupa. Tapi bukan soal hattrick ala sepak bola, melainkan hattrick politik. Saya memilih judul hattrick versus freekick ala Gus Muhaimin atau Cak Imin. Hattrick versus freekick, apa yang sesungguhnya terjadi dengan…

Banyak ‘Tikus’ di Lumbung Kemenkeu, Srimulyani Harus Bertanggung Jawab

| 9 Maret 2023 bantensatu

Oleh: Baiquni Alsafa. Belum Surut kasus Rafael Alun Trisambodo eks Ditjen Pajak yang hingga saat ini masih terus ditelusuri sumber kekayaan yang tidak wajar sebagai pejabat di kementerian keuangan, belum lagi soal transaksi Rp500 Miliar melalui rekening Rafael. Kini mencuat kembali kepublik ada sekitar 69 pejabat dalam tubuh Kementerian Keuangan yang diduga ada pencucian atau pengelapan dana sekitar Rp300 Triliun ditubuh Kemenkeu. Hal tersebut sudah dilaporkan ke PPATK serta Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, mengutip bahasa Menko Polhukam Mahfud MD. “Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas bawahan dibawahnya seakan…

HUT Ke-3 JMSI, Asa dan Oase Berkhikmat untuk Martabat Pers Indonesia

| 6 Februari 2023 bantensatu

Oleh: Drs, Jayanto Arus Adi, MM. Era disrupsi menghadirkan peluang baru yang sebelumnya nyaris tertutup. Dunia siber adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Sandyakala media cetak yang riweh, berbiaya tinggi dan lamban sehingga tak kompetitif mampu digajul. Betapa tidak media online hadir dengan speed tinggi, fleksibel, dan mampu menerabas ruang dan waktu. Dia bahkan hadir hanya meninggalkan platform cetak, lantaran melalui teknologi streaming, media online sangat didgaya radio juga televisi dirangkum sekaligus. Karena kedigdayaanya itu tak heran, media online menjadi jagal maut media konvensional, bukan hanya media cetak, televisi…

Membaca Muara Sikap Politik Jokowi

| 29 Januari 2023 bantensatu

Oleh: Drs. Jayanto Arus Adi, MM. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya saat resepsi HUT ke 50 lalu menyisakan goresan tersendiri. Meski ungkapan itu tercurah dengan nada seloroh, atau canda, namun mencuatkan kontroversi liar. “Pak Jokowi iku yo ngono lho mentang-mentang. Lho iya padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP juga aduh kasihan dah,” begitulah pernyataan yang disampaikan Megawati saat pidato perayaan HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Jakarta, Selasa (10/1/2023) lalu. Memaknai ungkapan itu sebenarnya biasa biasa saja. Megawati adalah Ketua Umum Partai Banteng mencereng. Mega…

Mosi Tidak Percaya Pada Pemerintahan Desa Karena Semua Dusta

| 20 Desember 2022 bantensatu

Oleh: Robil Hidayat Karena banyak sekali kerancuan, keanehan, dan ketidaklayakan. Baik dari pemimpin tertinggi sampai pimpinan kecil. Saya mengatakan bahwa, Pemerintah Desa (Pemdes) tidak tahu poksi atau tempat sebagai mana didisposisikannya. Selalu saja ada tindakan yang sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan. Juga selalu tak tepat sasaran dalam sebuah pembagian bantuan warga yang kurang mampu, dan masih banyak lagi. Sehingga bisa disimpulkan, pemerintah desa ujung-ujungnya ‘bobrok’ tak becus, apalagi berbicara tentang keadilan sangat jauh sekali. Karena dalam tujuannya tiap kegiatan adalah sebuah keuntungan demi memperkaya diri sendiri. Bisa juga dilihat dalam hal…