Pandemi Covid-19 dan (Kegagalan?) Sistem Demokrasi

  JAKARTA, (B1) – Pandemi Covid-19 menjadi semacam ujian bagi setiap negara yang terdampak dan pemerintahan yang berkuasa. Sepintas ada kesan, negara dengan sistem politik relatif tertutup lebih mampu menghadapi situasi krisis kesehatan yang diakibatkan penyebaran virus mematikan ini. Pemerintahan di negara-negara tersebut dapat mengambil tindakan yang tepat dalam waktu cepat untuk meminimalisir jumlah korban. Demikian dikatakan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, ketika berbicara dalam diskusi virtual Medan Urban Forum bertema “Pemulihan Demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan Rabu malam (14/10) melalui ruang digital Zoom. Teguh yang juga…

15,527 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Read More

Omnibus Law Tiket Menuju Malapetaka yang Menghancurkan

  Oleh : Dandi Firman Dani Pada tanggal 5 Oktober 2020, lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru saja mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di tengah situasi pandemi covid 19. Korban covid-19 yang terus meninggi dan jumlah kematian yang sudah semakin banyak, pemerintahan saat ini seolah mengesampingkan perihal tersebut, dengan memprioritaskan pengesahan omnibus law. Di sisi lain para pekerja yang merasakan dampak dari covid-19 serta tenaga medis telah menjadi garda terdepan dalam mengatasi covid 19 tanpa jaring pengaman apapun dari pemerintah. Hal ini seolah pekerja dan…

455 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Read More

Demonstrasi Laboratorium Bagi Polri

  Oleh : Suryadi Anggota Polri yang berhadapan langsung dengan demonstran bisa saja salah, tapi menstigma polisi arogan jelas satu kesimpulan yang harus bisa dijelaskan agar tidak menjadi serampangan. Demonstrasi sebagai salah satu media kebebasan berpendapat secara terbuka di hadapan publik, biasa dilakukan masyarakat di negara-negara demokratis. Ada massa yang berekspresi di satu pihak, dan pasukan polisi di lain pihak bertugas mengamankan agar demonstrasi berlangsung tertib tidak mengganggu ketertiban umum. Demonstran di satu sisi dan pasukan polisi di sisi lain, suka tidak suka saling berhadap-hadapan. Kondisi berhadap-hadapan ini akan memantik…

21,791 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Read More

Kornas TRCPPA: Tak Dibenarkan Demonstrasi Berujung Anarkis

  JAKARTA, (B1) – Indonesia adalah Negara yang besar berdasarkan Pancasila, dengan menjunjung tinggi demokrasi sebagai inti kehidupan bermasyarakat. Demonstrasi sebagai ekspresi kebebasan bersuara dan berpendapat di negara demokrasi seperti indonesia sah sah saja dan diatur Pasal 28 undang undang 1945, yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Demikian dikatakan, Bunda Naumi Kornas TRCPPA, yang juga aktivis di era Pemerintahan Presiden Suharto. Menanggapi maraknya demontrasi yang berujung Anarkis Bunda Naumi angkat bicara. Sebagai negara demokrasi setiap warga negara Indonesia berhak…

21,742 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Read More

UU Cipta Kerja: Surga atau Fatamorgana?

  Oleh : Nizwar Affandi Tanggal 5 Oktober kemarin UU Cipta Kerja disahkan melalui paripurna DPR-RI. Bagi saya UU ini layak diusulkan sebagai salah satu kejaiban dunia dari Indonesia, minimal dicatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). UU ini hanya memerlukan waktu pembahasan selama hampir 23 minggu, tepatnya 159 hari sejak rapat pertama panitia kerja (Panja RUU) tanggal 27 April sampai di pengesahan tahap pertama tanggal 3 Oktober. Dibutuhkan waktu selama 159 hari saja untuk melahirkan 15 bab dan 174 pasal, membahas 7.197 poin isu yang masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah…

21,111 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Read More

Dibesarkan di PPP, Berlabuh ke Demokrat, Kini Irna ‘Bermadu Kasih’ dengan PDI Perjuangan

  Oleh: Suntama, M.Ikom Sepak terjang, Irna Narulita Dimyati di politik bak Singa Betina, langkahnya selalu disorot tapi juga diperhitungkan. Mengawali karirnya di dunia politik dimulai sebagai ibu TP-PKK kabupaten Pandeglang pada 2001-2009, dan sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (underbow PPP) pada 2012-2017. Saat masih menjabat sebagai ketua Tim Penggerak PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), Irna terlihat intens mendampingi suami yang menjabat bupati Pandeglang, Achmad Dimyati Natakusumah. Pada 2009-2014 Irna pertama kalinya memasuki dunia politik praktis, tercatat sebagai Anggota DPR RI diusung Partai PPP mengikuti suami yang juga masih…

2,700 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Read More

Dialog Bouznika Awal Menuju Perdamaian Libya

JAKARTA, (B1) – Keberhasilan dialog Bouznika mempertemukan dua faksi yang sedang bertarung di Libya, kembali memperlihatkan komitmen kuat Kerajaan Maroko menjaga perdamaian di kawasan Afrika Utara. Dialog yang digelar di kota Bouznika yang terletak sekitar 40 kilometer arah baratdaya Rabat itu dihadiri faksi Pemerintahan Nasional yang berbasis di Tripoli dan faksi Dewan Perwakilan Rakyat yang berbasis di Tobruk. Faksi Pemerintahan Nasional dihasilkan dalam pertemuan yang diinisiasi PBB di bulan Desember 2015 dan dipimpin Perdana Menteri Fayez Al Sarraj. Sementara faksi Dewan Perwakilan hasil pemilihan umum 2014 dipimpin Marshal Khalifa Haftar…

15,510 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Read More

Selamat Bertugas Mas Tommy, Catatan Ringan Tentang Dubes RI Untuk Singapore

  Oleh : Ilham Bintang Senin (14/9) pagi Presiden Jokowi melantik 20 duta besar di Istana. Salah satunya adalah Suryopratomo. Ia salah satu dari hanya sedikit wartawan yang berhasil menjadi duta besar sepanjang sejarah Indonesia. Tommy dipercaya Presiden menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapore. Dia dubes pertama untuk Singapore yang berlatar belakang jurnalis. Tommy, sapaan akrab wartawan senior, dan mantan Pemimpin Redaksi Kompas itu. Wartawan Kompas pertama yang mendapat pepercayaan menjabat pemred Harian Kompas pada tahun 2000. Tommy menggantikan Jakob Oetama pendiri dan pemilik kerajaan Kompas Gramedia yang menjabat pemred…

10,776 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Read More

Viral Statemen Wakapolri Soal Pengunaan Preman, Kompolnas: Ada yang Melintir

  JAKARTA, (B1) – Masalah Covid-19 adalah masalah bersama, yang harus dihadapi dan ditangani bersama-sama oleh semua komponen masyarakat. Hal itu disampaikan Dr.Benny J. Mamoto, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Minggu (13/9/20). “Kita tidak bisa hanya menyerahkan kepada pemerintah atau aparat. Marilah kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita,” katanya. Menurut Purnawirawan Bintang Dua Polri ini, edukasi menjadi penting karena menyangkut kebiasaan baru yg berkaitan dengan kesehatan. “Ketidakpedulian satu orang atau kelompok akan berdampak serius bagi semua. Saat ini cluster yg berkembang adalah di…

20,946 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Read More

Ketua KPK: Penting Berantas Korupsi Sektor Swasta dan Perbaiki Sistem Politik dan Pilkada

  JAKARTA, (B1) – Menko Polhukam Mahfud MD, pernah menyebutkan bahwa praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan, bahkan tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan. Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H. Firli Bahuri juga menegaskan bahwa fakta yang ada memang ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas. “Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD,…

33,946 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Read More

Pentingnya Membangun Engagement dengan Media

  JAKARTA, (B1) – Di era digital, penting bagi praktisi Public Relations (PR) dalam membangun engagement dengan media. Mengingat, pemberitaan yang ditayangkan media mampu mempengaruhi opini publik. Dalam konteks perusahaan, pemberitaan media dapat mempengaruhi opini publik terkait image merek maupun reputasi perusahaan. Sementara itu, dalam konteks pemerintah, maka pemberitaan media turut mempengaruhi opini publik terkait kebijakan yang dicanangkan. Oleh karena itu, di era digital seperti sekarang, praktisi PR perlu membangun engagement yang kuat dengan media. Diungkapkan Founder & CEO LSPR Communication and Business Institute Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR,…

14,682 kali dilihat, belum ada yang melihat hari ini

Read More

Ketua KPK: Suap Menyuap Intai Penyelenggara Negara, ASN dan Pilkada

  JAKARTA, (B1) – Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan memasuki tahapan berikutnya yaitu kampanye yang cukup panjang, yaitu dimulai pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari. Jauh sebelum sampai kepada tahapan ini, KPK telah mengamati sekaligus memberikan ‘warning’ dalam bentuk sosialisasi kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta Partai Politik, agar tidak melanggar kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam pesta demokrasi rakyat didaerah pada tahun ini. Perbuatan korupsi dengan bentuk dan jenisnya tidak kurang 7 bentuk dan 30 jenis tindak pidana korupsi, adalah kaidah-kaidah yang tidak…

13,535 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Read More