SERANG,(B1) – Menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang akan tetap melanjutkan program kesehatan gratis, menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP),
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah menyambut niat baik itu. Selanjutnya, menurutnya, tinggal integrasi dengan program pemerintah pusat.
” Persoalan pengobatan gratis menggunakan KTP. Saya ingin menyudahi polemik yang berlarut-larut,” ujar Asep saat acara reses.
Dikatakan, pemikiran Gubernur Banten punya perhitungan, iuran JKN-KIS yang akan membengkak hingga Rp600 miliar jika pola integrasi keanggotaan BPJS diberlakukan.
“ Ini jangan sampai terjebak pada sifat debatable, tapi masyarakat miskin harus cepat ditolong,” imbuhnya.
Ke depan pihaknya akan mengundang ketua komisi V dengan BPJS untuk bersama sama bicara sebagai hasil notulensi rapat itu.
” Saya akan berikan masukan nanti kepada pak WH. Supaya polemik terhadap kontek antara KTP dengan JKN tidak lagi menjadi sebuah masalah,” tuturnya.
Mudah-mudahan nanti hasil dari sharing dengan BPJS, bisa memberikan masukan yang lebih koperentif kepada pak gubernur berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
“Insya Allah bulan Maret ini selesai. Bulan maret ini saya akan Undang BPJS, komisi V. Hasil rapat saya akan sampaikan ke Gubernur,” pungkasnya. (faiz).
