SERANG,(B1) – Untuk memaksimalkan pelayanan kepalangmerahan dan penanggulangan bencana di daerah perbatasan, Palang Merah Indonesia (PMI) Banten, lakukan kerja sama dengan PMI DKI Jakarta dan PMI Jawa Barat. Penandatanganan kerja sama tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus PMI Banten masa bakti 2017-2022 di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (21/2/18).
Ketua Harian Palang Merah Indonesia (PMI) Ginandjar Kartasasmita mengatakan, kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) PMI tiga provinsi baru pertama dilakukan di Indonesia.
“Bencana tidak dibatasi tapal batas pemerintahan, sehingga penanggulangannya harus berjalan dengan baik. Semoga bisa dicontoh atau jadi teladan bagi pengurus provinsi lain,” kata Ginandjar saat memberikan sambutan.
Ia juga memuji penandatanganan kerja sama antara PMI Banten dengan Polda Banten, Dinkes Banten, Dindikbud Banten, dan BPBD Banten. Menurutnya, kerja sama tersebut sudah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
“Amanat undang-undang adalah sinergi atau kerja sama antara PMI dengan Pemerintah. Jadi undang-undang kepalangmerahan sudah berjalan di Provinsi Banten. Tentu ini sangat kami apresiasi,” ujarnya.
Ketua PMI Banten Ratu Tatu Chasanah menyatakan, kerja sama antara PMI Banten dengan PMI DKI Jakarta dan PMI Jawa Barat merupakan upaya peningkatan kerja-kerja kemanusiaan.
“Jika terjadi bencana di daerah perbatasan, PMI tiga provinsi akan bekerja sama dengan sangat maksimal. Karena kerja-kerja kemanusiaan tidak mengenal administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Tatu menambahkan bahwa PMI Banten juga sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Korem 064 Maulana Yusuf/Banten pada 2015. “Kami juga berterima terhadap Pemprov Banten yang membantu kami, termasuk pada proses pelantikan pengurus PMI Banten,” ujarnya. (faiz).
