TANGERANG, (B1) – Komisi IV DPRD Kota Tangerang menerima, kehadiran warga Poris. Warga diterima langsung wakil ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Hafidz Firdaus bersama anggota lainnya di ruang Banggar Gedung DPRD Kota Tangerang Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jln, Satria Sudirman, Kota Tangerang, Rabu, 24 September 2025.
Kunjungan warga Poris ini untuk menyampaikan keluhan terkait, efek adanya pembangunan dan pengurugan oleh PT Nusantara Almazi, yang akan dibangun Apartemen dan Waterboom di Jalan Benteng Betawi.
Wakil Ketua Komisi IV Hafidz Firdaus menjelaskan, DPRD Kota Tangerang dalam persoalan ini, sebatas memfasilitasi keluhan warga. Sebab berdasarkan penuturan warga, setelah adanya pembangunan bangunan tersebut, menimbulkan genangan air, terlebih ketika hujan turun menyebabkan genangan air hingga banjir.
“Kamo komisi IV sudah bertemu warga dan juga mendengarkan keluhan-keluhan warga. Sebab berdasarkan pengembang, mereka sudah membuat sodetan untuk menanggulangi aliran air yang menggenang ataupun untuk antisipasi banjir. Oleh karena itu kami adakan hearing ini, agar semuanya bisa transparan,” terang Hafidz.
Hafidz juga menjelaskan, selain warga Poris, hadir pula saat hearing tadi adalah Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, PUPR menyatakan bahwa amdalnya sudah ada..
Diungkapkan Hafidz, bahwa hingga saat ini di lokasi yang akan dibangun, baik Waterboom maupun Apartemen belum dilakukan pembanguna. Proses masih pada sebatas proses pengurugan tanah pada lahan.
“Bisa saja karena musim sering hujan, curah hujan tinggi dan lebat, belum lagi adanya buangan air dari situ Cipondoh. Dan kebetulan pula Poris masuk dalam kontur dengan dataran rendah hingga, ketika hujan turun agak lebat langsung terjadi genangan atau banjir,” ujar Hafidz.
Meski demikian, dikatakan Politisi PKB ini pertemuan dengan warga berjalan lancar. Selain itu Komisi IV DPRD Kota Tangerang akan terus memonitor terkait pembangunan Waterboom dan Apartemen yang dilakukan. Terlebih tidak menutup kemungkinan Komisi IV akan turun ke lapangan kembali bersama Dinas PUPR hingga RT/RW setempat yang terdampak pembangunan waterboom dan apartemen itu.
“Pastinya, Komisi IV akan terus kawal persoalan ini hingga ditemukan solusi terbaik. Tidak menutup kemungkinan bisa ada revisi amdal, normalisasi kali, hingga perbaikan tanggul, sambil berjalan nanti,” tandasnya. (Adv).
