TANGERANG, (B1) – Roadshow bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi mampir di acara Car Free Day (CFD) di Tugu Adipura Kota Tangerang, Minggu, (11/6/23).
Tampak hadir saat dialog di lokasi Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, dan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin yang berbagi kiat-kiat upaya pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
“Pemerintah Kota Tangerang senantiasa berkomitmen dan berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat baik dalam pelayanan maupun dalam pembangunan berkelanjutan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah tentunya dibutuhkan upaya-upaya agar dapat menumbuhkan sikap integritas dan mentalitas anti korupsi sebagai akar utama dalam pencegahan korupsi agar program-program pembangunan untuk masyarakat ini dapat berjalan optimal,” jelas Sachrudin.
Salah satunya, lanjut wakil adalah melalui pendidikan antikorupsi yang dilakukan sejak dini.
“Alhamdulillah tadi dalam rangkaian acara roadshow ini juga telah dikukuhkan 300 guru berintegritas yang merupakan guru BK dari SD dan SMP di Kota Tangerang. Pengukuhan guru beritegritas merupakan salah satu upaya untuk melahirkan duta-duta anti korupsi untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman dan edukasi sejak dini tentang pentingnya membangun sikap dan budaya antikorupsi dari sekolah. Jadi nanti akan ada kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah yang akan diajarkan dan ditularkan oleh guru-guru berintegritas ini,” tuturnya.
Selain itu, Sachrudin juga menjelaskan bahwa Pemkot Tangerang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis digital dan elektronik yang bertujuan untuk mempersempit ruang atau bahkan menutup peluang untuk praktik tindakan korupsi.
Tentunya agar semakin cepat dan mudah diakses masyarakat, juga agar transparan. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Tangerang membangun aplikasi super apps Tangerang LIVE dengan berbagai modul pelayanan untuk masyarakat didalamnya.
“Selain itu juga kita mempermudah akses dan partisipasi masyarakat dalam beraspirasi melalui Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda atau Laksa. Sehingga jika ada masyarakat yang menemukan praktik-praktik tindakan korupsi dalam proses pelayanan bisa langsung melapor. Ini semua adalah upaya-upaya kita dalam meminimalisir peluang tindakan korupsi itu tadi,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief membagikan jurus serta kiat-kiatnya dalam membangun sistem pelayanan yang bebas korupsi.
“Memang kalau kita bandingkan dengan belasan tahun yang lalu memang harus kita akui bahwa reformasi birokrasi kita sekarang jauh lebih baik, daerah dengan pendapatan yang baik biasanya pelayanan publiknya juga baik dan bersih, termasuk Kota Tangerang saya percaya juga baik. Tapi terkadang justru masyarakatnya yang masih terbiasa dengan kebiasaan lama padahal di pemerintahannya sudah berubah birokrasi. Nah ini juga harus diedukasi masyarakat supaya tahu bahwa sistem birokrasinya sudah bersih dan bebas dari korupsi sehingga tidak perlu memberikan apapun itu atau istilahnya uang pelicin ya,” paparnya. (kom/jo).
