TANGERANG, (B1) – Belum reda gonjang-ganjing masalah aset Pemkot Tangerang ex terminal Cikokol dan tanah di depan ex gedung Golkar Kabupaten, yang luasnya diperkirakan hingga 26.290 m2, muncul lagi isu aset yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, dengan luas tujuh hektar yang diduga hilang.
“Aset tersebut sangat luas dan tercatat di bagian Aset BPKAD kota Tangerang dengan No kode barang 01.01.13.01.05 dan kode Lokasi 12.28.05.19.02.00.03.00 dengan bukti peta Rincik/sismiop1993/1994 peta blok nomer 21 dengan kohir 487,” ujar Hendri Zein, salah satu anggota Aliansi Tangerang Raya.
Mantan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang menjelaskan, hingga saat ini keberadaan aset tanah tersebut menurutnya tidak jelas. Padahal sepengetahuannya masih tercatat di bagian Aset BPKAD.
“Lalu pertanyaannya kemana Aset tersebut,” tanyanya.
Oleh sebab itu dirinya bersama LSM yang tergabung dalam Aliansi Tangerang Raya akan segera melaporkan kasus ini ke penegak hukum.
Sementara, Akwil Ramli SH selaku juasa hukum yang dipercaya aliansi LSM, mengaku akan menindak lanjuti laporan tersebut. Menurutnya hal itu sebenarnya sudah dipertegas oleh Walikota Tangerang dengan mengeluarkannya SK No 030/764-BPKD/2019 tanggal 26 Agustus 2019, tentang persetujuan Lokasi Relokasi pengganti aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Tangerang.
“Kami akan mengawal ini sampai tuntas. Agar para pelaku yang berbuat curang segera di seret ke meja hijau, untuk Pemerintah Kota Tangerang yang ‘clean government,” tegasnya.
Akwil mengaku telah mengikuti gaya Kajati Banten yang baru, yang dinilainya tegas memberantas pelaku kejahatan korupsi di Proplvinsi Banten tanpa pandang bulu.
“Teman-teman aktivis menjadi sangat antusias untuk segera melaporkan ) kasus-kasus yang ada di wilayah Provinsi Banten. Itu untuk menuju ‘clean government and good government policy,” tukasnya. (cj/tas/way).
