CILEGON, (B1) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon memberikan rapor merah untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu terungkap, saat sejumlah pengurus PMII Cilegon, ikut dalam aksi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Cilegon, Selasa (20/10/20) bersama aliansi buruh.
Dikatakan Ketua PMII Cilegon Edi Djunaidi, nilai merah pantas disematkan kepada Jokowi karena dianggap tidak responsif terhadap aspirasi yang disuarakan rakyat, yang menolak pengesahan Omnibus Law.
Sehingga, lanjutnya, di periode kedua kepemimpinan Jokowi, sikap Presiden yang terkesan abai, dinilai menindas buruh serta isu-isu sosial lain.
“Penilaiannya merah-lah. Apalagi ini penolakan UU Ciptaker. Artinya pemerintah ini abai terhadap gerakan-gerakan masyarakat. Ini bahaya sekali ketika pemerintah mulai abai dan mencari kambing hitam dan menjadikan masyarakatnya sendiri sebagai korban,” ujarnya.
Pihaknya mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Pusat, yang sampai saat ini terkesan tidak mau mengalah untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
“Padahal di sejumlah daerah gelombang unjuk rasa terus bergejolak dan menimbulkan banyak korban. Baik dari massa aksi ataupun aparat yang mengamankan jalannya aksi penyampaian aspirasi itu,” tegasnya.
“Kami berharap pemerintah pusat ini, jangan kemudian mengadu domba massa aksi dengan pihak keamanan, ya artinya begini kita misalnya hari ini aksi. Sementara posisi penguasa ini kan sulit untuk ditemui, sulit untuk keluar, sehingga kami pun tidak punya jalan lain lagi, inikan sudah jalan terakhir. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” tutupnya. (Baehaqi).
