Oleh: Ken Supriyono
“Ngarusak jalan aing sia,” cetus Bupati Lebak Iti Octavia Jaya, pada seorang supir truk fuso pengangkut tanah di Kampung Pasirbuah, Desa Lebakasih, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Selasa (18/2/2020). Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat itu bunyinya: “Merusak jalan saya saja kamu.”
Nada kalimat Bupati yang tinggi, menunjukkan kesan kemarahan. Intonasinya pun terdengar cukup jelas dalam rekaman video yang viral. Baik melalui pesan berantai WhatsApp, juga akun-akun media sosial.
Nada kalimat kemarahan yang tak biasa. “Jalan saya.” Tekanan kata yang menujukkan keakuan; menyiratkan begitu besar kuasanya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Lebak. Kabupaten yang kaya akan sejarah dan alamnya, tapi masih terbilang tertinggal.
Persis seperti cerita Max Havelar, yang ditulis Multatuli alias Douwes Dekker. Padahal, zaman telah berubah. Multatuli yang mengisahkan riwayat ketertinggalan Lebak pada zaman kolonial sudah jadi museum. Museum penyimpan memori sekaligus imajinasi, yang di dalamnya meriwayatkan watak penguasa; kolonial dan/atau pribumi yang berwatak feodal.
Soal Iti marah-marah, ah sudah tak aneh. Bukan kali pertama Ketua Partai berlambang mercy itu, bersikap demikian. Tak sulit melacaknya. Apalagi, di era digital.
Jejaknya dengan mudah dicari. Klik saja, lewat aplikasi google crome atau opera mini, yang tersedia pada perangkat gawai. Kecuali, mungkin kalau kita ada di pelosok Lebak; yang masih susah sinyal. Coba saja!
Kemarahan Bupati Iti cukup mengesankan. Jurnalis pun memakan insiden itu sebagai berita seksi. Setidaknya bisa mengundang klik, yang menaikan traffick pembaca. Begitulah berita sensasi mendahului substansi.
Tak percaya? Coba buka lagi aplikasi googlemu. Lalu, beberapa portal berita. Berita soal Bupati, Walikota dan penguasa marah-marah, selalu menempati trending topik. Meski seringkali tak menyentuh kebijakan publik. Apalagi, mendorong agenda kemajuan dalam upaya mencerdaskan bangsa. Masih jauh api dari panggang. Padahal, jurnalis bukan sekadar juru tulis. Tapi “jurnalis harus mengabdi pada publik,” kata kawan suatu ketika.
Makanya, punya smartphone jangan cuma buka WhatsApp, dan medsos saja. Sesekali ikuti portal berita biar update informasi isu media masa. Ini sekadar saran saja, agar smarphone kita berbanding lurus dengan kecerdasan kita sebagai pengguna. Kalau tidak, terima saja pepatah Immanual Kant, yang menyebut manusia berasio perkakas. Metafor yang menggambarkan manusia sebagai pencipta teknologi, tapi terkurung oleh teknologi itu sendiri.
Soal sopir truk yang kena semprot Iti, memang salah. Tonasenya melebihi kapasitas kekuatan jalan. Dalih yang mungkin digunakan Iti untuk mengambil sikapnya. Lebih apes lagi, si sopir itu bukan Bupati Iti, yang punya 18 kendaraan, yang 11 di antaranya berjenis Dump Truk. (Baca LHKPN Desember 2018 di website resmi KPK).
Jumlah itu mungkin belum seberapa, dengan deretan Dump Truk berlabel “JB” alias Jaya Beton, yang semua orang tahu siapa si empunya. Ya, siapa lagi kalau bukan Mulyadi Jayabaya. Mantan Bupati Lebak dua periode, yang tak lain ayah dari Bupati Iti Octavia Jayabaya. Bupati yang konon peraih Bupati terbaik Asia pada 2019 lalu.
Di luar kemarahan yang viral itu, saya mendukung langkah Iti; untuk menertibkan truk-truk besar yang kapasitasnya melebihi kepasitas jalan. Tujuannya jelas, mengurangi resiko kerusakan jalan. Sebab, jika jalan yang dibangun dari uang rakyat rusak, rakyatlah yang terdampak langsung. Aksesibilitas terhambat, mobilitas melambat, ekonomi tersumbat. Dan rakyat, hanya bisa mengumpat.
Sayangnya, kemarahan Iti terasa kurang bijaksana. Sopir truk itu, mungkin hanya tahu kerja, kerja dan kerja, sebagaimana yang kerap dilontarkan Pak Presiden Jokowi. Bekerja demi sesuap nasi bagi sanak keluarganya yang menunggu penuh pengharapan di rumah.
Dan jika benar, laporan LHKPN KPK tidak salah input, rasanya tidak hanya kurang bijaksana. Tapi, ada kesan tidak adil. Pada satu sisi, Bupati Iti memiliki 11 dump truk dan dump truk sang bapak lebih banyak lagi. Bukan tidak mungkin truk-truk itu pun memberi kontribusi penyumbang kerusakan jalan yang ia maksud. Kenapa tidak, Iti dengan kuasanya, mengundang seluruh pemilik dump truk atau mobil berkapasitas besar. Berdialog dengan kepala dingin; membahas dampak dan kompensasi yang harus dipertanggungjawabkan pemilik truk secara perorasangan atau kelembagaan (perusahaan).
Saya yakin, seyakin-yakinnya Bupati Iti tahu soal kebijaksanaan dan keadilan. Dua dasar yang menjadi kunci manajemen keberhasilan seorang pemimpin menyelesaikan persoalan. Bukan saja untuk amanah yang diembannya, tapi juga visinya membahagiakan (menyejahterakan) warganya.
Jika tidak, jangan heran rakyat yang jengah menjadi pembangkang. Setidaknya, acuh dan tak peduli pada persoalan pembangunan yang sejatinya butuh partisipasi aktif warga.
Tapi sudahlah. Rakyat sebagai raja dan pemilik daulat, rasanya masih hanya berlanggam fiksi. Dan, si sopir yang kena marah itu, anggap saja sedang apes, mendapati takdirnya sebagai rakyat biasa yang kena marah. Apalagi jika benar si sopir itu cuma pekerja, bukan Bupati yang punya kuasa. Yang meski marah-marah, masih mendapat sambutan heroisme warga lainnya, sambil melambambaikan tangan yang beriring senyum. (***).
Biodata penulis:
– Koordinator Journalist Lecture.
– Mantan Wartawan Radar Banten.
