TANGERANG, (B1) – Puluhan demonstran berbagai organisasi Kepemudaan di Kota Tangerang, diantaranya, GMNI, PMII yang tergabung dalam Cipayung Plus, lakukan aksi Refleksi 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin, di depan Kantor Pemerintahan Kota (Puspemmkot) Tangerang.
Mahasiswa menilai, demokrasi yang ada di Indonesia sekarang, sudah tidak lagi dalam koridor dari apa yang diharapakan bersama. Sejak awal reformasi, sudah digrogoti elite pemerintahan sehingga banyak kemunduran dalam demokrasi seperti peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Omnibus Law.
“Baru-baru ini seperti peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni Omnibus Law dinilai sangat merugikan masyarakat luas,” ujannya.
Mahasiswa menilai pemerintah daerah gagal dalam menyelesaikan permasalahannya.
“Seperti PT.TNG, SDN 15 dan kasus penggusuran,” tegasnya.
Sementara perwakilan dari Cipayung Plus, Tiba Yuda Laksana selaku Ketua Umum HMI cabang Tangerang mengatakan, akan memantau tuntas permasalahan yang ada di pemerintah daerah.
“Mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kota Tangerang untuk menolak secara bersama konsep UU melalui Omnibus Law. Karena dinilai akan mencederai Proses Demokrasi dan merugikan Masyarakat, tinjau kembali keberadaan PT.TNG, lantaran merugikan keuangan daerah disatu sisi Perwal No 30 tahun 2012 harus ditegakan secara konsisten,” tuturnya.
Terlihat massa aksi masih terus menyuarakan aspirasinya di depan Pemerintah Kota Tangerang saat ini. (mg/fikri).
