TANGERANG, (B1) – Situasi panas antara, Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham, terkait asset lahan Kemenkumham berakhir damai. Keduanya, sepakat untuk menyelesaikan persoalan dengan tertib administrasi.
Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah hadir dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diinisasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Selain Wali Kota, rapat koordinasi juga dihadiri Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, serta sejumlah pejabat dari Kemendagri maupun Kemenkumham.
Dalam Rakor tersebut Wali Kota menjabarkan duduk permasalahan yang saat ini tengah terjadi antara Pemkot dengan Kemenkumham di Kota Tangerang.
“Berita yang ramai kan kisruh sebenarnya tidak ada yang kisruh, hanya mispersepsi saja yang terjadi,” ucap Wali Kota di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7/19).
“Arief mengungkapkan komitmen Pemkot Tangerang untuk menata kota serta memberikan fasilitas yang nyaman bagi warga Kota Tangerang melalui tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Kami mau untuk bersama – sama mencari solusi terbaik bagi Kota Tangerang,” terangnya.
Terkait pemanfaatan lahan, lanjut Wali Kota, dirinya menyampaikan konsep penataan kota terlebih di wilayah sekitar Pusat Pemerintahan yang statusnya masih milik Kemenkumham.
“Kami tawarkan konsepnya, termasuk RTHnya, bahkan Pemkot siap bantu pembangunan fasilitasnya,” paparnya sembari menunjukan konsep penataan kota.
Sementara itu, Gubernur Banten H. Wahidin Halim menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi agar permasalahan yang terjadi di Kota Tangerang dapat segera terselesaikan.
“Tadi sudah dibicarakan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan lagi dari dua pihak untuk pembahasan yang lebih detail, mungkin di hari Senin atau Selasa,” tukas pria yang akrab dipanggil WH.
Sebelumnya, baik Kemenkumham maupun Pemkot Tangerang, saling buat laporan ke Polrestro Tangerang, terkait pemanfaatan assrt. Keduanya, sepakat untuk sama-sama mencabut laporan di Polres. (jo/way).
