Oleh : Rochman Setiawan
Sekitar satu pekan lagi, rakyat Indonesia akan mengikuti salah satu pemilihan umum (pemilu) terbesar di dunia.
Rakyat Indonesia akan menentukan siapa yang akan menjadi nahkoda bagi kapal raksasa yang bernama Republik Indonesia ini.
Sebuah peristiwa yang tak hanya akan menentukan nasib 275 juta rakyat Indonesia di saat ini, namun juga nasib rakyat Indonesia di masa mendatang.
Karena para pemimpin yang akan dipilih ini akan menentukan nasib bangsa ini setidaknya untuk selama lima tahun ke depan.
Pemilu 2019 ini akan digelar serentak pada 17 April 2019 di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pemilu ini, rakyat Indonesia akan memilih anggota dewan (legislatif) mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Pusat.
Dalam pemilu ini pula rakyat Indonesia akan memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dengan sistem pemilu seperti saat ini, rakyat Indonesia memiliki peluang untuk melakukan sebuah perubahan signifikan dalam pemerintahan.
Karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pemilu 2019 ini akan mengubah susunan anggota dewan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga tingkat Pusat, dan pada saat yang sama juga memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Namun itu semua dengan sebuah catatan.
Yakni, jika pemilu ini dilaksanakan secara bersih, jujur, adil dan transparan dan dengan profesionalitas tinggi dari seluruh elemen yang terlibat.
Jangan sampai, isu-isu negatif tentang kemungkinan telah terjadi kecurangan pada Pemilu 2014 lalu terulang lagi pada pemilu 2019 kali ini.
Pemilu 2014 lalu harus menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan pemilu kali ini.
Pemilu 2019 ini harus bisa menjadi sebuah era baru baru Negeri Indonesia.
Sebuah era yang akan menandai bangkitnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Karena hanya dengan pemilu yang berkualitas, nilai-nilai demokrasi bisa terwujud.
Dan dengan demokrasi sejati itulah maka kebangkitan Indonesia pun dapat menjadi kenyataan.
Pemilu 2019 ini, seperti telah disebutkan sebelumnya, menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat.
Di antaranya adalah KPU, Panitia Lokal, lembaga-lembaga eksekutif (pemerintah pusat ataupun daerah), lembaga-lembaga yudikatif dan lembaga POLRI.
Setiap elemen tersebut harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara profesional.
KPU sebagai elemen sentral dalam pelaksanaan pemilu mesti bekerja secara profesional.
Profesionalitas KPU ini akan sangat diuji dalam pemilu 2019 ini mengingat atmosfir dan tensi perpolitikan pada pemilu kali ini relatif lebih panas dari pemilu-pemilu sebelumnya.
Apalagi, dengan sistem yang serba digital seperti saat ini, pemalsuan ataupun rekayasa terkait data, misalnya data jumlah pemilih ataupun data hasil pemilu menjadi relatif lebih mudah dari pada sebelumnya.
Untuk itu, KPU mesti menjadi memiliki komitmen tinggi dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam pemilu kali ini.
Panitia lokal yang akan menjalankan pemilu juga harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas.
Dengan sistem pemilu seperti sekarang ini, peluang untuk melakukan kecurangan masih cukup terbuka.
Memilih anggota dewan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, lalu memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan dengan menggunakan lima formulir ukuran relatif cukup besar tentu membutuhkan kecermatan ekstra.
Dengan demikian, maka panitia lokal harus dapat menjamin bahwa semuanya berjalan dengan baik.
Lalu lembaga-lembaga eksekutif pun dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting.
Pemerintah pusat ataupun lokal, bertanggungjawab menjaga suasana tempat pemilihan agar tetap kondusif.
Lembaga-lembaga pemerintah pun dituntut untuk bersikap netral sebelum, selama dan setelah berlangsung pemilu.
Adapun POLRI memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban sebelum, selama dan setelah pemilu.
Lembaga ini harus bekerjakeras untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara fair tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun.
Apalagi di zaman teknologi sistem informasi yang begitu pesat kemajuannya ini, peluang kejahatan pun semakin terbuka lebar termasuk peluang kejahatan dalam pemilu kali ini misalnya melalui cyber crime.
Untuk itu, penting sekali bagi POLRI untuk memiliki netralitas yang baik dan profesionalitas yang tinggi dalam pemilu ini.
Lalu, lembaga-lembaga yudikatif pun memiliki peranan penting dalam pemilu ini.
Lembaga-lembaga yudikatif ini harus mampu menjaga netralitasnya dalam pemilu ini.
Selain itu, lembaga-lembaga yudikatif ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalitas demi terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan.
Selain elemen-elemen di atas, tentu masih ada beberapa elemen lain yang ikut mempengaruhi jalannya pemilu, seperti media massa dan badan ataupun lembaga pengawas independen dari dalam maupun luar negeri.
Semua elemen tersebut di atas memiliki peran penting untuk memonitor pemilu.
Semua elemen tersebut bersama-sama dengan elemen-elemen yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, harus bisa bersinergi untuk mewujudkan pemilu berkualitas yang bersih, jujur, adil dan transparan.
Hanya dengan kejujuran, keadilan dan transparansi yang kemudian dibalut oleh profesionalitas yang tinggi dan sinergi yang kuat dari semua pihak yang terlibat, pemilu yang berkualitas dapat terwujud.
Dan hanya dengan pemilu yang berkualitaslah cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dapat direalisasikan. (***).
Biodata Penulis :
Nama Lengkap : Rochman Setiawan
Tempat Lahir : Lebak, 02 Mei 1980
Alamat Rumah : Pandeglang
Pengalaman Organisasi :
1. Ketua HIPMI Lebak
2. Ketua AKSI Lebak
3. Himpunan Pemuda Banten (DKI)
4. PHRI
5. DPD ASPERAPI Banten
6. Lebak Peduli
Pengalaman Kerja :
1. Manager Exim PT. Surya Sukadana
2. Manager Exim PT. Indosurya Mekar Abadi
3. SPM PT. Serang Berkah Abadi (BUMD
4. CEO PT. Jaya Perkasa Berada
5. CEO Nice Coffee
