JAKARTA, (B1) – Pada peringatan hari tani Nasional tahun 2018 yang dilaksanakan hari ini, Senin (24/9/18), Aliansi Rakyat Pulau Sangiang yang tergabung dalam barisan Front Perjuangan Rakyat (FPR) akan ditemui pihak Kantor Staf Presiden. Warga juga meminta penghentian intimidasi baik dari pemerintah atau Polda Banten.
Menurut Ali, Sekretaris jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), pihaknya sudah mengirim surat untuk membicarakan masalah perampasan tanah yang terjadi di pulau Sangiang, Banten.
Dari pihak KSP, minta ketemu jam 10 pagi ini, di KSP. Warga dari pulau Sangiang, sudah tiba di Masjid Istiqlal sejak pukul 05.00 pagi. Mereka berangkat dari pulau Sangiang menuju Jakarta, sekitar pukul 03.00 WIB. Kemudian akan melanjutkan ke depan stasiun Gambir, untuk bergabung dengan massa aksi FPR lainnya.
“Kami dari FPR Jakarta menuntut secara khusus agar pulau Sangiang, Banten, dikembalikan kepada masyarakat sebagai tanah hak Ulayat, serta memenuhi hak warga Sangiang yang ditindas oleh aturan pemerintah. Selain itu, juga menuntut agar pemerintah provinsi DKI Jakarta menghentikan program penggusuran karena hanya menyengsarakan rakyat. Selain itu, kami juga menuntut kepada pemerintah untuk memenuhi hak korban gempa di NTB dan sekitarnya,” terang Ali.
Di tempat yang sama Sopiyan, selaku Koordinator Aliansi Gerakan Pulau Sangiang (AGPS), tuntunan rakyat Pulau Sangiang harus terpenuhi. Pertama, kembalikan status tanah ulayat. Kedua, cabut SK menteri kehutanan no 55/KPTS-II/1993.
Ketiga, cabut HGB PT. Pondok Indah Kalimaya Putih (PKP).
“Keempat, hentikan intimidasi pemanggilan warga Pulau Sangiang oleh Polda Banten. Itu yang akan kita sampaikan di Kantor Sekretariat Presiden” tandasnya. (CJ/Cholis).
