SERANG, (B1) – Sejumlah tokoh lintas agama mengunjungi DPRD Banten. Kunjungan untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan anggaran untuk kegiatan keagamaan di Banten, Rabu, (12/9/18).
Kedatangan mereka dipicu adanya wacana kegiatan untuk keagamaan telah digeser untuk kegiatan lain, dalam Raperda Perubahan APBD 2018 yang diusulkan Gubernur Banten Wahidin Halim. Salah satu yang didengarnya adalah dialihkan ke Bank Banten.
Kedatangan rombingan diterima Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan didampingi anggota Komisi V Ananta Wahana di ruang rapat Komisi V DPRD Banten.
Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha pada Kanwil Kemenag Provinsi Banten Tri Roso menuturkan, setiap tahun lembaga keagamaan Budha sering mengusulkan bantuan dana hibah kepada Pemprov Banten. Haal itu dilakukan karena Kanwil Kemenag Banten terbatas anggarannya.
“Selama ini kegiatan keagamaan umat Budha minim dalam hal mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov Banten. Ladahal beberapa kegiatan yang kami lakukan juga mewakili Provinsi Banten. Kami minta kepada Komisi V untuk memperjuangkan aspirasi kami ini, sehingga dalam anggaran perubahan 2018 tetap mendapat alokasi anggaran,” tutur Tri saat melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Banten, Rabu (12/9/18).
Senada, Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Banten Sunarto mengatakan, selama ini kegiatan umat Hindu di Banten dilakukan secara mandiri. Oleh sebab itu pihaknya mengharapkan ada perhatian dari Pemprov Banten untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.
“Berapa pun alokasi anggaran untuk pembinaan keagamaan umat Hindu, itu sangat kami nantikan, sebagai bentuk perhatian dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sunarto berharap, alokasi anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan umat Islam, Hindu, Budha, dan Kristen di Banten diharapkan mengalami penambahan. Sehingga tokoh agama bisa sinergis dengan Pemprov Banten.
“Jika pun anggarannya minim, kami pasti memakluminya karena pemerintah daerah terbatas juga anggarannya,”imbuhnya.
Sementara Pendeta Gus Amos mewakili Umat Kristiani di Banten menyampaikan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa anggaran untuk kegiatan keagamaan umat kristen, hindu dan budha di Banten, yang awalnya dianggarkan Rp2 miliar. Namun dalam Perubahan APBD 2018, alokasi anggaran tersebut digeser atau dialihkan pada pos kegiatan yang lain.
“Dari Rp2 miliar itu, kami mendapat anggaran Rp250 juta untuk kegiatam keagamaan. Namun dalam raperda perubahan APBD 2018, anggaran itu justru digeser. Kami jadi bingung, sebab telah bersiap menggelar kegiatan,” ungkapnya.
Gus Amos meminta Komisi V untuk mempertanyakan anggaran Rp2 miliar itu. Jika pun dialihkan, anggaran tersebut kemudian digeser untuk kegiatan yang mana.
“Kami gak setuju kalau anggaran ini dialihkam untuk penyertaan modal Bank Banten. Kami lebih setuju kalau digeser untuk kegiatan sosial lainnya,” jelasnya.
Menanggapi keluhan para tokoh lintas agama, Ananta Wahana mengaku akan segera menindaklanjutinya. Pasalnya, raperda perubahan APBD 2018 masih dalam pembahasan sehingga bisa mengalami perubahan-perubahan.
“Hari ini (kemarin) baru pemandangan umum fraksi, apa yang disampaikan para tokoh agama akan kita pertanyakan juga ke pemprov. Kalau memang awalnya sudah diakomodir, kenapa bisa batal,” tandasnya.
Sementara Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan mengaku akan memperjuangkan terkait anggaran untuk keagamaan. Menurutnya apabila sudah teranggarkan dalam APBD 2018, jangan sampai tergeser, apalagi dicoret dalam APBD Perubahan 2018.
DPRD Banten selama ini dinilai abai memperjuangkan aspirasi para tokoh lintas agama. Namun akan dikejar saat pembahasan raperda perubahan APBD 2018. Masih ada waktu karena belum disahkan.
“Saya berterima kasih kepada para tokoh lintas agama, jika benar anggaran untuk mereka dibatalkan. Ini harus dijelaskan secara terang benderang. Jangan sampai APBD Perubahan 2018 tidak pro rakyat,” pungkasnya. (bae).
