JAKARTA, (B1) – Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) telah menerima berkas laporan pengaduan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Pj. Gubernur Banten Al Muktabar dari Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten, yang diserahkan langsung Koordinator Janur Banten, Ade Yunus.
Ade menjelaskan, sebelumnya berkas laporan telah disampaikan melalui email, untuk hardcopy fisiknya baru diserahkan tadi sekaligus mnerima tanda Terima laporan.
“Alhamdulilah berkas laporan pengaduan tadi sudah diterima Sekretariat KASN,” ujar Ade usai Sholat Jum’at di Masjid KASN, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan. Jum’at, (19/5/23).
Sama dengan laporan pihaknya ke Bawaslu Provinsi Banten, untuk tindak lanjut Laporan, Ade menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Nonstruktural Independen tersebut.
“Sesuai dengan amanat UU ASN, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan salah satu tugas yang pentingnya adalah menjaga netralitas ASN, oleh karenanya kami percayakan sepenuhnya kepada KASN, ” terangnya.
Ade menaruh harapan besar kepada KASN dalam menangani pengaduanya tersebut untuk menjadi pembelajaran kepada ASN agar lebih berhati-hati dalam menghadiri kegiatan berbau politis.
“Pedoman dan aturan mengenai Netralitas ASN sudah gencar di Sosialisasikan, bahkan sudah berkali-kali antar lembaga membuat Surat Keputusan Bersama, dugaan pelanggaran yang kami laporkan akan menjadi catatan sejarah. Bila ternyata ditolerir maka tentu akan menjadi preseden buruk dan menjadi hal biasa bagi ASN menghadiri kegiatan berbau politis,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya Aktivis dan Penggiat Sosial yang concern menyoroti kebijakan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ade Yunus secara resmi melaporkan Al Muktabar kepada Bawaslu Provinsi Banten atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN saat menghadiri kegiatan ‘berbau’ Politis di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, (14/5/23).
Disinggung atas laporannya ke Bawaslu yang akan malah mengganggu aktivitas dan tugas Pj.Gubernur Banten, Ade menjawab, bahwa itu merupakan sebab akibat.
“Kalau yang bersangkutan tidak hadir di acara tersebut, kan ga mungkin saya laporkan, mestinya lebih hati-hati sebagai Pembina ASN, menghindari sekecil apapun kemungkinan potensi kehadiran dan keterlibatan dalam kegiatan berbau politis, jadi ini hanya akibat dari sebab yang dibuat oleh yang bersangkutan,” jawabnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal membenarkan bahwa berkas Laporan pengaduan telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Banten untuk selanjutnya dilakukan kajian.
“Kami nanti kaji syarat formil dan materil dari laporan ini,mengacu pada kewenangan kami,” ujarnya.
Terkait dengan pemanggilan Pj. Gubernur Al Muktabar selalu terlapor, Ali menambahkan bahwa jika diperlukan akan segera dipanggil.
“Jika nanti diperlukan kami akan melakukan pemanggilan kepada Pj. Gubernur Banten untuk diminta klarifikasi,” tandasnya. (sus/way).
