TIGARAKSA, (B1) – Bupati Tangerang meminta para kepala desa, lurah dan camat beserta seluruh perangkatnya dapat membantu petugas yang nantinya akan melakukan pendataan di lapangan.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar ketika membuka acara Rakor Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) tahun 2022 dengan tema “Mencatat Untuk Membangun Negeri Satu Data”, di GSG Puspemkab Tangerang, Kamis (15/9/22).
“Saya minta kepada seluruh kepala desa, lurah, camat dan perangkat di bawahnya untuk membantu petugas pendata di masing-masing wilayahnya,” sambungnya.
Zaki mengatakan, pendataan ini merupakan pendataan awal untuk registrasi sosial ekonomi yang nantinya hasil pendataan itu bisa dijadikan sebagai bahan dan juga bank data serta informasi yang komprehensif.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut nantikan bisa dijadikan data yang valid, tepat dan akurat termasuk juga tingkat kesejahteraan setiap penduduk, mulai dari sosial demografi sampai dengan data-data pendukung lainnya.
“Jadi program-program pemerintah yang akan disampaikan langsung kepada masyarakat kita yang membutuhkan bisa jadi lebih tepat sasaran dan tepat manfaat, seperti yang paling dekat saat ini adalah bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai baik itu dari APBN, APBD provinsi ataupun APBD Kabupaten Tangerang,” ungkapnya dihadapan peserta.
Zaki menandaskan mengingat pentingnya pendataan tersebut, dia tidak mau lagi mendengar bahwa bantuan yang diberikan masih salah sasaran, salah alamat dan juga salah orang. Untuk itu sekali agi Bupati memita kepada seluruh camat, kepala desa dan lurah serta elemen masyarakat, khususnya mereka yang mewakili forum RT/RW wajib membantu petugas pendataan agar data-data yang terkumpul tersebut merupakan data yang valid sesuai dengan fakta yang di lapangan.
“Saya tekankan agar semua perangkat kecamatan terutama desa, untuk ikut terjun langsung. Ini nanti akan sangat membantu kita dalam mewujudkan program-program yang tepat guna tepat sasaran secara efektif dan efisien. Wajib kita membantu seluruh petugas kalau perlu pemerintah daerah bekerja sama dengan para mitra ormas kepemudaan dan mahasiswa untuk ikut turun membantu peran para pendata ini,” pintanya.
Sementara itu Indrawarman, Kabid Sosial BPS Banten mengatakan, prasyarat utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi seluruh penduduk. Menurut Indra, reformasi perlindungan sosial sangat diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga yang memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel dan responsif terhadap kondisi bencana.
“Pendataan awal Regsosek ini bertujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan,” jelasnya. (kom/di).
