Kewenangan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

 

Oleh: Marno.

Berbicara kewenangan desa, tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, dalam prosesnya sering menjadi polemik.

Padahal sudah diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015  Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diperkuat juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan cara pandang baru dalam tata kelola pemerintahan desa yaitu memiliki kekuatan dan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Artinya pemerintah desa dapat menjalankan roda pemerintahannya secara mandiri,  termasuk tentang kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana dalam regulasi yang ada, memang menjadi kewenangan kepala desa. Namun, kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak, melainkan terdapat keterlibatan camat sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa, mulai dari tahapan persiapan, hingga penetapan perangkat desa.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan  atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa.
Secara tahapan pengangkatan perangkat desa, mulai dari persiapan, penjaringan dan penyaringan, seleksi dan penetapan.

Dari semua hal tersebut, camat semestinya  terlibat dalam mengeluarkan rekomendasi tertulis terhadap perangkat desa yang diusulkan oleh kepada desa. Begitupun dengan pemberhentian perangkat desa.

Namun, pada faktanya berdasarkan pengamatan penulis, para kepala desa belum optimal dalam menjalankan regulasi yang ada itu. Keterlibatan camat seolah hanya sebatas “mengetahui dan menerima hasil seleksi”.

Tidak dilibatkan dalam setiap proses tahapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Padahal, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2014 pasal 13 paragraf 1 Tahapan Persiapan, bahwa “dalam hal akan dilaksanakannya pengangkatan perangkat desa, kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa”.

Maka, jika kepala desa tidak melibatkan camat mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan perangkat desa, tentu akan mengakibatkan terjadinya maladministrasi dalam pemerintahan desa.

Sehingga dikhawatirkan akan menghasilkan perangkat desa yang tidak tepat, dalam artian tidak sesuai kompetensi karena dalam pemilihannya menggunakan intuisi suka tidak suka, bukan berdaskan kualifikasi kompetensi.

Hal ini yang semestinya menjadi perhatian kita bersama, karena pengangkatan perangkat desa ini sangat menentukan keberlangsungan pembangunan desa selama 6 tahun ke depan.

Dinamika Pemerintahan Desa Tidak dapat dielak, bahwa kepala desa dalam menjalankan roda kepemimpinannya dipengaruhi, dengan siapa ia berjuang ketika masa pemilihan, hingga akhirnya terpilih. Dalam pengangkatan dan pemberhentian peragkat desa tentu kepala desa berhak memilih dengan siapa ia bermitra dalam menjalankan pemerintahannya, menentukan orang yang tepat untuk ditempatkan dalam perangkat desa, menetapkan orang yang dianggap dapat sejalan dan mampu mengimpelentasikan visi misinya guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Meskipun begitu, alasan serta pertimbangan dalam menetapkan perangkat desa tersebut tidak lantas kemudian mengabaikan prosedur dari regulasi yang telah diatur. Justru ini menjadi tantangan pertama kepala desa untuk menunjukan integritas dan profesionalitasnya dalam memimpin.

Membuktikan bahwa ia adalah pemimpin untuk semua masyarakat desanya, bukan segelintir atau sekelompok tertentu saja.

Maka untuk memastikan berjalannya pemerintahan desa dengan baik, harus terjalin sinergitas antara kepala desa, camat dan dinas terkait. Supaya pemerintahan desa dapat mencapai tujuannya yaitu mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Berani membina dan mengawasi
tugas pembinaan dan pengawasan oleh camat maupun dinas terkait harus melekat dari semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 154 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa.

Melihat fakta bahwa masih ada kepala desa dalam mengganti perangkat desa tanpa berkonsultasi dengan camat, artinya disini camat masih lengah dalam fungsi pembinaan dan pengawasan yang diembannya. Dalam hal ini camat harus berani menolak pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa apabila tidak ada unsur yang membuat mereka harus diganti atau diberhentikan.

Untuk meluruskan, supaya para kepala desa betul menjalankan intruksi regulasi yang ada. Maka fungsi pembinaan dan pengawasan oleh camat serta dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selaku organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa, harus berani memaksimalkan fungsi tersebut, baik melalui kegiatan pendampingan, supervisi dan lain sebagainya.

Pada akhirnya upaya yang dilakukan dapat menjawab tujuan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni mengatasi berbagai permasalahan di desa mulai bidang sosial, budaya dan ekonomi, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa, mempercepat pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Juga memperkuat desa entitas masyarakat yang mandiri serta meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Biodata Penulis:

– Direktur Lingkar Studi Desa.

5,442 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment