DPRD Kabupaten Tangerang dan Eksekutif Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

 

TIGARAKSA, (B1) – Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli hadiri rapat pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 dengan DPRD, yang diselenggarakan di Royal Palm Hotel Cengkareng, Senin, (26/7/21).

Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD, Kholid Ismail, diikuti oleh semua unsur pimpinan DPRD, Sekda dan perwakilan OPD di Lingkungan Pemkab Tangerang baik secara langsung maupun daring.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Mad Romli mengatakan, meski masih pandemi, program-program pembangunan daerah, harus tetap berjalan. Oleh karena itu rapat pertanggungjawaban ini dilaksanakan, untuk mengevaluasi program pembangunan, untuk kemajuan Kabupaten Tangerang.

“Tidak seperti biasanya, rapat kali ini dilaksanakan secara daring dan langsung. Karena, program yang berkaitan dengan covid dan lainnya harus tetap berjalan,” kata Kholid.

Wakil Bupati Tangerang mengharapkan Perda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 benar-benar berkualitas.

“Mari kita pergunakan kesempatan ini secara optimal agar menghasilkan Perda yang berkualitas,” ajak Mad Romli.

Dalam kesempatan tersebut, Mad Romli mewakili jajaran ekesekutif mengapresiasi kinerja jajaran DPRD yang telah menjalankan fungsinya sehingga predikat WTP kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain itu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran DPRD terhadap program-program pemkab yang dijalankan.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kembali saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, atas apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Tangerang,” tandasnya.

Jajaran Eksekutif yang diwakili Wakil Bupati Tangerang minta kepada jajaran DPRD Kabupatrn Tangerang agar Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, cepat disahkan sehingga tidak berlarut-larut.

“Saya beserta jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap kepada dewan yang terhormat dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Sehingga dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”, pungkasnya. (way).

40 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment