DPRD Kota Tangerang Paripurna Raperda Penyertaan Modal dan Perumda Pasar

TANGERANG, (B1) – DPRD Kota Tangerang laksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Wali Kota Tangerang mengenai Dua Raperda Kota Tangerang.

Ketua DPRD Kota Tangeranh, Gatot Wibowo mengatakan, adapun penjelasan dua Raperda yang disampaikan dalam Paripurna kali ini adalah, Raperda tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Tangerang.

“Dua Raperda yang Penting buat Kota Tangerang. Karena keduanya memuat pos-pos sebagai penghasil keuangan daerah,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Tangerang Arif R Wisamansyah terkait Raperda penyertaan penambahan modal oleh Kota Tangerang adalah sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Dimana pasal 201 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya,” terang Arief dalam rapat yang berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Jumat (16/7/21).

“Dividen yang diterima merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot Tangerang,” sambungnya.

Arief menambahkan, hingga akhir tahun 2020, porsi kepemilikan Pemkot Tangerang dalam bentuk saham pada Bank BJB sebesar 1,27 % atau setara dengan 125.117.942 lembar saham dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp40.543.489.700.

“Akumulasi nilai dividen yang diterima sampai akhir tahun 2020 sebesar lebih dari 142 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima dalam bentuk dividen telah melampaui nilai penyertaan modal,” paparnya.

Sementara tentang Raperda perusahaan umum daerah pasar, lanjut Wali Kota, badan hukum PD. Pasar Kota Tangerang yang semula berbentuk perusahaan daerah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dengan pertimbangan bahwa PD. Pasar memiliki banyak kesamaan dengan Perumda.

“Kesamaan dimaksud terkait kepemilikan saham 100 persen oleh daerah, dengan kepala daerah selaku pemilik modal,” tukasnya. (Adv).

6,207 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment