Pandemi yang Tak Henti Berujung Kasus Korupsi

 

Oleh: Siti Susanti
Bermula dari seorang guru dansa (31 Th) yang berdansa dengan teman dekatnya WN asal Jepang. Guru dansa itu pun selang dua hari kemudian mengalami batuk.

Namun pada saat pemeriksaan pertama (16 Februari 2020,ref) di rumah sakit terdekat pasien diperbolehkan pulang dan menjadi pasien rawat jalan. Akan tetapi batuk pun tidak kunjung reda, dan guru dansa itu memeriksa Kembali ke rumah sakit pada 26 Februari 2020. Pasalnua yang guru alami bukan hanya sekedar batuk, akan tetapi gejala selanjutnya sesak nafas. Hingga akhirnya guru dansa mendaat rawat inap.

Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari seorang teman dari Malaysia menelpon guru dansa tersebut, mengabarkan bahwa teman WNA Jepang itu dinyatakan positif terinveksi covid-19.

Kemudian, guru dansa tersebut langsung mengabari perawatnya. Dan dilakukan pemeriksaan pula kepada ibunya (64 tahun).
Setelah menjalankan tahapan pemeriksaan, kemudian pasien ibu dan anak dikonfirmasi positif terinfeksi covid 19. Selanjutnya pasien langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, yang berada di Wilayah Jakarta Utara.

Tidak lama berselang, Presiden Jokowi pun mengumumkan langkah penanganan tanggap covid-19 pada tanggal 16 Maret 2020. Dan hasilnya kebijakan terbaru bermunculan, mulai dari belajar dari rumah, masyarakat mengikuti protokol kesehatan, hingga langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, Presiden Joko Widodo, salah satunya meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani merumuskan insentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menangani pasien covid 19. Hingga memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu dengan beragam rupa.

Semisal pemberian bahan pokok, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan bagi usaha mikro yang terdampak covid 19 beru, bantuan Produktif Usaha Mikro dan bantuan lainnya.

Namun sangat disayangkan di tengah pemerintah tengah berperang dengan covid, ada segelintir manusia yang bertanggung jawab memanfaakan situasi untuk mencari keuntungan pribadi. Selain Menteri KKP Edy Ptabowo dalam kasus benur, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/11/20).

JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasusnya pun saat ini masih belum selesai masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Sungguh seseorang atau kelompok yang mencari keuntungan pribadi di tengah pandemi yang masih melanda adalah sangat buruk dan mencoreng pemerintah.

Bagaimana tidak, dalam usaha pemerintah dan rakyat yang tengah bersatu padu menerapkan berbagai kebijakan agar pandemi covid berlalu atau meringankan, malah memikirkan pribadi. Orang-orang yang demikian sudah sepantas nyalah dihukum berat.

Dalam suatu kesempatannya, lembaga anti rasuah KPK pernah menyatakan, akan menjerat hukuman mati, bagi pelaku korupsi dana Bansos Covid-19. Agar kewibawaan pemerintah tetap terjaga dan negara Indonesia adalah negara hukum tentunya ketegasan dalam pelaksanaan hukum harus benar-benar ditegakkan.

Penegasan hukuman bagi pelaku korupsi bansos atau korupsi lainnya, tidak lain untuk memberikan efek jera bagi yang ingin korupsi lainnya. Pencari keuntungan ditengah musibah nasional, sangat layak diberikan hukuman dimiskinkan, diasingkan hingga hukuman mati.

Pun demikian dengan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19, perlunya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah untuk memutus rantai pandemi. Pemberian sanksi kepada yang melanggar telah ditegakan oleh tim di lapangan. Masyarakat, nampaknya ingin melihat ketegasan sanksi terkait aturan yang dilanggar, kepada siapapun dan dimana pun. (**).

Biodata Penulis:

– Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang, (Unpam).

11,286 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment