Banten Darurat Korupsi, Puluhan Pejabat Mengundurkan Diri Preseden Buruk

 

TANGERANG, (B1) – Langkah berani pejabat di lingkup provinsi Banten harus ditanggapi serius. Baik oleh publik maupun aparat penegak hukum.

“Pengunduran diri secara serentak merupakan preseden buruk bagi citra Banten. Provinsi yang saat ini dimpin oleh pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy,” tegas Pemerhati Kebijakan Publik, Subandi Musbah, saat dimintai tanggpan soal, puluhan pejabat Dinkes Banten yang mengundurkan diri, imbas kasus korupsi masker.

Subandi menyatakan, dalam surat yang ditandatangani oleh 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV tersebut bisa menjelaskan pada publik bahwa, ada keadaan yang sedang tidak baik.

“Sebagai abdi negara, mereka merasa bekerja dalam tekanan,” tukasnya.

“Ada semacam arahan dari atasan. Dan itu bisa saja bukan sesuatu yang positif. Publik patut menduga arahan dimaksud terkait banyak hal yang dapat merugikan keuangan negara,” sambung aktivis yang ‘concern’ pada pengembangan character building, ini.

Menurut Subandi, kasus ‘mark up’ harga masker misalnya, atau program lain yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, adalah sebuah presiden yang sangat buruk di tengah Provinsi Banten dalam upaya memberantas korupsi.

Preseden buruk ini bisa saja lantaran kepemimpinan yang amburadul. Koruptif dan manipulatif.

“20 pejabat yang berani bersuara lantang mengindikasikan bahwa Banten sedang ada masalah serius, dalam hal korupsi,” tandasnya.

Ia melanjutkan, yang mencuat sekarang baru di Dinas Kesehatan. Bisa dibayangkan kalau keberanian itu datang dari dinas lain. Tentu sangat memalukan.

“Dugaan korupsi Hibah pondok pesantren, pengadaan lahan samsat di Malingping, dan kasus masker cukup bukti bahwa Banten Darurat Korupsi,” tukas Direktur Lembaga Visi Nusantara, ini.

Gaduh dugaan korupsi di banyak instansi memberikan pesan bahwa Wahidin Halim gagal mengelola Banten. Dan layalnya orang gagal, keberanian untuk pamit diri sangat dituntut.

Wahidin Halim sebagai pimpinan tertinggi tidak boleh berdiam diri. Seolah tidak ada pertautan antara anak buah dan pimpinan.

Soal hibah misalnya, pondok fiktif bisa lolos sebagai penerima hibah menjadi penanda bahwa gubernur tidak teliti.

“Barangkali, ada banyak persoalan yang masih mengendap. Persoalan demi persoalan harus disikapi dengan serius. Dan soal ini, serius sekali Wahidin Halim harus bertindak: Mundur atau meminta maaf kepada publik,” pungkasnya. (cj/an/way).

3,025 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment