Siapa Bilang, Bantuan Pusat Tak Besar di Sumbar

 

Oleh : Novri Investigasi

Banyak asumsi yang berkembang, pasca kalahnya Jokowi di Sumbar pada Pilpres lalu, berimbas pada pembangunan infrastrktur di Sumbar. Pernyataan ini, terkesan membabi buta dan tanpa fakta. Padahal, dana pusat terus mengalir ke Sumbar. Baik priode pertama Jokowi jadi presiden maupun priode kedua.

Tak percaya, mari kita buka mata, kita buka fakta, bukan sekedar cerita. Untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar, pusat mempunyai tiga Balai mengelola dana APBN. Balai ini tak bersentuhan dengan Pemrov Sumbar. Punya lelang paket atau tender proyek berdiri sendiri. Namanya, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

Balai berkantor di Parak Kopi ini tugasnya sama dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Pemrov Sumbar. Melakukan proses lelang pada paket yang akan ditenderkan. Balai bertugas melakukan lelang proyek dana APBN ini, tak ada campur tangan DPRD tak ada titipan Pemrov Sumbar. Terlepas dari intimidasi Pemrov dan DPRD. Makelar proyek di Sumbar susah bermain disini, kecuali makelarnya bermain ditingkat pusat.

Balai yang mengelola dana APBN itu, diantaranya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V). Satu Balai itu mengelola dana APBN mencapai ratusan miliyar. Itu belum termasuk Satker yang mengelola proyek perkereta apian dan Rumah Susun. Khusus untuk perkereta apian dan Rumah Susun, Balainya di Medan dan Palembang.

Yuk, kita kupas satu persatu. Untuk BPJN dibawah Dirjen Bina Marga, mengelola Jalan dan Jembatan Nasional. Karya terbesar dari BPJN ini membuka jalan di Kawasan Mande dan menjadikan lokasi wisata itu bertaraf internasional. Jembatan Sungai Dareh di Dharmasraya cuplikan Jembatan Ampera di Palembang. Jalan nasional dan jembatan, terus dibangun baru dan diperbaiki tiap tahun. Untuk BPJN anggaran APBN mencapai ratusan miliyar

Balai Wilayah Sungai Sumatera V dibawah Dirjen SDA, mengelola proyek sungai dan pantai, irigasi, embung, pipa air baku. Untuk irigasi Batang Anai Pariaman membuka saluran air baru dan Batang Hari Dharmasraya mendapat suntikan dana paling besar. Khusus untuk embung (penampungan air) kawasan pegunungan yang disulap menjadi lokasi wisata baru. Ratusan miliyar mengalir dana APBN di BWSS V, termasuk dana pemeliharaan.

Balai Prasarana Pemukiman Wilayah dibawah Dirjen Cipta Karya. Balai ini mengelola, kawasan kumuh perkotaan/pedesaan, insfrastruktur pasar, perguruan tinggi, MTSN dan air bersih PDAM. Karya terbesar BPPW ini kawasan kumuh Batang Arau disulap menjadi lokasi wisata sampai ke seberang Padang. Kawasan wisata Pantai Air Manis. Pasar Kota Pariaman dan Bukittingi. Perguruan Tinggi Islam di Tanah Datar dan beberapa sekolah agama MTSN di Sumbar

BPPW Sumbar juga mengelola program Kotaku membedayakan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Perkereta Apian dibawah Dirjen Perhubungan, juga keciprat dana besar. Membuka jalur baru ke Bandara dan Teluk Bayur sedang dikerjakan. Rumah Susun di beberapa perguruan tinggi dan kabupaten/kota dibawah Dirjen Permukiman juga mendapat suntikan dana besar pertahun.

Lalu, dengan mengalirnya bantuan pusat pertahun. Masing masing Balai mengelola dana ratusan miliyar, masih kurangkah perhatian pusat ke Sumbar. Apalagi dua mega proyek juga menunggu Jalan Tol Padang Pekanbaru dan Jalan Tol di Panorama menelan dana triliuyanan rupiah.

Mungkin tak perlu kita jawab perhatian pusat ke Sumbar. Biarkanlah fakta dibicara Sumbar tetap mengalir dana pusat dan tak terpengaruh kalahnya Jokowi pada Pilpres 2019.  (**).

Biodata penulis:

– Pengurus JMSI Sumatera Barat.

11,400 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment