Kembalinya Sekolah Tatap Muka, Antara Harapan dan Minimnya Persiapan

 

Oleh : Rizky Hawari Nanda

Pandemi yang melanda di Negeri ini memang sekonyong- konyongnya memberikan banyak pukulan untuk berbagai sektor, dalam hal ini termasuk dunia pendidikan.
Pembelajaran yang mulanya tatap muka, kini diubah menjadi Pelajaran Jarak Jauh atau PJJ.

Perubahan Kebijakan itu pastinya tidak menguntungkan untuk sebagian mereka yang kesulitan akan akses internet.
Sebagaimana sulitnya akses bagi mereka diwilayah marginal untuk menjalani pendidikan di masa pandemi.

Dimasa mendatang, Khususnya diawal tahun 2021, mungkin kesulitan itu akan purna seutuhnya. Sebab dikabarkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yaitu Nadiem Makarim akan mengizinkan kemballi pelakasanaan belajar mengajar dengan sistem tatap muka di langsung disekolah seluruh Indonesia.

Bagi mereka yang mengeluh terhadap system pembelajaran PJJ kemarin, patut bersyukur dengan putusan ini. Karena pemerintah sudah mendengar keluhkesah siswa dimasa pandemi saat ini dan pemerintah mau mengambil langkah yang terbilang cukup berani di tengah pandemic yang terus meningkat sampai saat ini.

Pasalnya penularan Covid-19 masih belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Angka penularan masih saja terjadi dengan jumlah yang terus naik. Maka wajar manakala orang tua belum rela melepas anaknya kembali ke sekolah.

Kekhawatiran orang tua sangat masuk akal meski protokol kesehatan diterapkan secara ketat di sekolah namun transportasi yang dipergunakan, pergaulan antar teman, bahkan karena lama tidak bertemu lantas melepas masker bahkan bertukar makanan dan alat makan dari rumah.

Mengutip dari panduan pembelajaran yang dirilis Kemendikbud, Mengapa pemerintah dalam artian Kemendikbud mau meberikan izin terhadap system pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena ada beberapa factor antara lain, (1) Tingkat penyebaran risiko penyebaran covid -19, (2) Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, (3) Kesipan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka seseuai dengan protocol kesehatan yang ada, (4) Akese terhadap sumber belajar/ Kemudahan Belajar, (5) Kondisi psikososial peserta didik dalam arti ini siswa sekolah.

Dan dari hasil evaluasi itu, Keputusan pembukaan sekolah tidak lagi mengacu pada peta zona risiko penyebaran Covid-19 disetiap daerah. Melainkan hasil evaluasi di putuskan oleh masing-masing Pemerintah Dearah setempat, Komite Sekolah dan Kepala Sekolah. Dengan demikian, pembelajaran tatap muka memang di berlakukan kembali namun hal ini sesuai dengan keputusan ketiga element yang sudah disebutkan.

Namun dari kebijakan Kemendikbud ini korninasi yang dilakukan mengenai pembukaan sekolah dimasing masing daerah juga masih terkordinasi penuh dengan tim satgas Covid-19. Dimana, tim Satgas lah menganjurkan bagi daearah yang berada di zona hijau dan zona kuning, sudah diperbolehkan untuk membuka kembali sekolah dengan tatap muka.

Namun untuk zona merah dan zona orange, Satgas meminta untuk sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan secara tatap muka.

Pembukaan sekolah tidak serta merta langsung dilaksanakan tanpa adanya pertimbangan yang direncanakan oleh pihak Pemerintah, maupun sekolah. Dari itu nantinya pembelajaran tatap muka akan terbagi menjadi dua tahap, yaitu masa transisi ( dua bulan pertama) dan masa kebiasaan baru.

Dimasa, transisi nantinya beberapa aktifitas sekolah ada yang dilarang dilakukan seperti, operasional kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler dan kegiatan selain belajar mengajar.

Saat pembelajaran tatap muka nanti, siswa, guru, warga sekolah lainnya, diwajibkan untuk memakai masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai.

Mereka juga diharuskan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Selain itu, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik serta menerapkan etika bersin/batuk. (**).

Biografi Penulis:

– Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

– Kader IMM Rennaisance.

9,006 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment